Sosok & Profil Rika Mutiara, Dirut RSUD Palabuhanratu Dikritik KDM, Buntut Kades Jaminkan STNK

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama dr. Rika Mutiara Sukanda, M.H.Kes., mendadak menjadi sorotan publik usai mencuatnya peristiwa tak biasa di RSUD Palabuhanratu, Sukabumi. 

Seorang kepala desa dari Cikahuripan terpaksa menjaminkan STNK kendaraan pribadinya demi membayar biaya pengobatan salah satu warganya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut.

Peristiwa itu pun menuai reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia mengecam tindakan rumah sakit yang dinilainya tidak mematuhi surat edaran yang telah dikeluarkan sebulan sebelumnya.

Baca juga: Sosok & Profil Barry Tamin, Suami Caca Tengker jadi Komisaris Sarinah, Ipar Raffi Ahmad Pebisnis

Dalam surat tersebut, Gubernur dengan tegas menginstruksikan seluruh rumah sakit di wilayah Jawa Barat untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, bahkan jika pasien tidak memiliki BPJS, KIS, atau mengalami kendala keuangan.

"Karena Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran lalu, larangan bagi rumah sakit di seluruh Jawa Barat tidak melayani pasien yang tidak ber-BPJS dan tidak punya kemampuan untuk melakukan pembayaran atau tidak punya KIS," tegas Dedi Mulyadi.

Ia juga menambahkan bahwa apabila muncul kendala biaya, pihak rumah sakit seharusnya mengoordinasikannya melalui Dinas Kesehatan Provinsi, bukan menolak atau membebani pasien.

"Itu tidak boleh tidak dilayani apabila ada problem keuangan yang timbul, nanti bisa dikomunikasikan lewat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, tetapi ini rumah sakit pemerintah kabupaten kok tidak taat," pungkasnya.

Mengenal Lebih Dekat dr. Rika Mutiara Sukanda

dr. Rika Mutiara Sukanda, M.H.Kes. saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Palabuhanratu sejak tahun 2024.

Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, serta menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Informasi mengenai profilnya dapat ditemukan di situs resmi RSUD Palabuhanratu melalui laman: //rsudpalabuhanratu.id/front/profil.

Menanggapi kritik dari Gubernur Jawa Barat, dr. Rika pun buka suara.

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan arahan sesuai dengan isi surat edaran gubernur.

Terkait kasus pasien yang dijamin dengan STNK oleh kepala desa, dr. Rika menjelaskan bahwa pasien tersebut telah menerima perawatan selama tiga hari dan diperbolehkan pulang tanpa ada penahanan dari pihak rumah sakit.