Program 100 Hari Kerja Gubernur Riau Abdul Wahid, Minta Dukungan Mendikdasmen Revitalisasi Sekolah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Hariyanto.

Abdul Wahid dan Hariyanto langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Abdul Wahid dan Hariyanto telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Di awal kepemerintahannya, Abdul Wahid secara langsung meminta dukungan pemerintah pusat untuk merevitalisasi sejumlah sekolah yang bangunannya dinilai sudah memprihatinkan.

Pertemuan antara Gubernur Riau (Gubri) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Abdul Wahid menuturkan banyak sekolah di Riau, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, yang kondisinya tidak layak dan butuh penanganan segera. 

"Karena kendala kita adalah soal sekolah yang layak, banyak kondisi sekolah kita yang memprihatinkan, karena APBD yang terbatas, tentu tidak mampu semua sekolah SMA maupun SMK kita benahi sendiri," jelas Gubri Wahid.

"Maka kita mau merevitalisasi, usulan kita untuk SMA ada 32 sekolah, SMK 35 sekolah, sekolah luar biasa 1 sekolah," imbuhnya.

Ikut mendampingi gubernur, rombongan bupati dan wali kota se-Riau juga menyuarakan persoalan serupa di wilayah masing-masing. Mereka berharap adanya percepatan program revitalisasi.

Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti katakan, pada 2025, pihaknya merencanakan renovasi terhadap 11.440 sekolah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat. 

Jumlah ini menjadi bagian dari target perbaikan sarana pendidikan secara nasional.

Baca juga: Perjalanan Karier Abdul Wahid Gubernur Riau yang Dilantik Prabowo, Putra Asli Indragiri Hilir

"Saat ini terdapat lebih dari 100.000 sekolah yang mengalami kerusakan fisik. Dengan kecepatan perbaikan seperti sekarang, dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menyelesaikan seluruhnya," jelasnya.

Sebelumnya, kata Abdul Mu'ti, tugas renovasi sekolah berada di bawah Kementerian PUPR. Namun, tahun ini kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Kemendikdasmen.

"Pemerintah akan melakukan pemetaan untuk menentukan sekolah-sekolah yang layak mendapat bantuan renovasi. Proses ini akan mengutamakan asas kebutuhan dan urgensi," ungkapnya.

"Prioritas bantuan ditujukan bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Baik sekolah negeri maupun swasta akan menjadi sasaran dalam program ini," tutupnya.