Program 100 Hari Kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Diminta Selesaikan Pembangunan RS Regional

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Fadhlullah.

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Fadhlullah langsung menerapkan visi misi dan program-program kerjanya.

Diketahui, Muzakir Manaf dan Fadhlullah telah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu.

Pada program 100 hari kerjanya, Muzakir Manaf atau Mualem diminta untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional di Kota Langsa.

Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra memohon langsung kepada sang gubernur.

"Rumah Sakit Regional di Kota Langsa ini sudah sangat dinanti oleh masyarakat Kota Langsa dan kabupaten tetangga lainnya," ucap Jeffry dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Wali Kota Langsa oleh Gubernur Mualem di Gedung DPRK Langsa, Jumat (23/5/2025) sore. 

Sementara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atas permohonan atau permintaan Wali Kota Langsa pada kesempatan itu memberikan arahannya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa, juga langsung meresponnya.

Saat itu, Mualem berjanji akan menyelesaikan pembangunan RS Regional di Kota Langsa yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh di wilayah timur ini.

Bahkan, Mualem langsung meminta kepada Wali Kota Kota Langsa agar menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan RS Regional dimaksud. 

"Pak Wali dan Wakil, nanti coba dihitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk RS Regional ini," ucap Mualem di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRK Langsa.

Mualem juga tidak menampik, bahwa pembangunan beberapa RS Regional di wilayah lain di Aceh saat ini dalam kondisi mangkrak atau mandek, seperti di Takengon, Aceh Tengah dan juga Meulaboh, Aceh Barat.

Baca juga: Sosok & Profil Muzakir Manaf Gubernur Aceh 2025-2030, Bertahun-tahun Jadi Pengawal Pribadi

Gubernur Aceh memperkirakan kebutuhan anggaran untuk merampungkan pembangunan RS Regional di Aceh bisa mencapai Rp 400 miliar atau lebih. 

Catatan Serambinews.com, sejak dibangun sekitar belasan tahun silam oleh Pemerintah Aceh, RS Regional yang diperuntukkan untuk pelayanan pasien di wilayah timur Provinsi Aceh ini, sampai sekarang belum juga bisa dimanfaatkan.

Bahkan kondisi di lapangan saat ini, rumah sakit type A tersebut terlihat bagaikan bangunan tua yang tidak terurus.

Malah, RS Regional itu kini mulai dikelilingi tanaman liar atau tumbuhan hutan kecil.  

Pemerintah Aceh memang telah berapa kali menggelontorkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan RS Regional ini.

Akan tetapi jumlah anggaran Otsus yang disodorkan ke bangunan itu dinilai masih cukup minim.

Sehingga pergerakan penyesalain pembangunan RS Regional di Langsa ini secara kasat mata terlihat memang cukup lamban, bahkan tidak ada kepastiannya kapan akan selesai.

Padahal kebutuhan RS Regional setingkat RSUDZA Banda Aceh sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat Aceh di wilayah lintas timur Aceh ini sudah cukup mendesak.

Selama ini, RSUD Langsa pada hari-hari tertentu tidak mampu lagi menampung pasien yang membludak.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Dukung Percepatan Bentuk Koperasi Merah Putih

Apalagi status RSUD Langsa adalah rumah sakit rujukan baik dari Aceh Tamiang dan Aceh Timur. 

Konsep pembangunan Rumah Sakit Regional itu diketahui berawal di kepemimpinan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang telah banyak mencetuskan program-program spektakuler bagi rakyat Aceh.

Contohnya di program kesehatan, Irwandi melahirkan program berobat gratis bagi rakyat Aceh yaitu JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).

Program ini diketahui kemudian diikuti Pemerintah Pusat yang kemudian melahirkan program berobat gratis secara nasional melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Jamkesmas. 

Diharapkan, Mualem pada masa kepemimpinannya ini benar-benar bisa menuntaskan pembangunan RS Regional di wilayah lintas timur Aceh tersebut. 

Jik RS Regional selesai berdiri dan bisa beroperasi, otomatis masyarakat Aceh di lintas timur akan mendapatkan pelayanan kesehatan utuh.

Hal ini juga sekaligus akan mengurangi jumlah pasien yang harus dirujuk ke RSUDZA atau ke RS Sumut seperti yang selama ini terjadi. (TribunNewsmaker/SerambiNews)