Sosok Muhammad Mardiono Plt Ketua Umum PPP, Dirikan Perusahaan, Pernah Jadi Anggota Wantimpres

Sosok Muhammad Mardiono Plt Ketua Umum PPP, Dirikan Perusahaan, Pernah Jadi Anggota Wantimpres

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah sosok Muhammad Mardiono yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Muhammad Mardiono dinilai tidak berhasil dalam menjalankan roda kepemimpinan partai.

Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy, yang menganggap Mardiono tidak layak melanjutkan kepemimpinannya.

Rommy menegaskan bahwa kegagalan mempertahankan eksistensi PPP di Senayan menjadi alasan kuat untuk tidak kembali mengajukan Mardiono sebagai calon ketua umum.

“Kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai caketum jelas sudah sangat tidak layak," ujar Rommy.

Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) memiliki pandangan serupa terhadap situasi tersebut.

“Hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan hal ini. Sekarang tinggal siapa caketumnya?” ucap Rommy kepada Kompas.com pada Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, PPP sebaiknya tidak bersikap kaku terhadap aturan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Ia berpendapat bahwa partai perlu lebih fleksibel dalam membuka peluang bagi calon pemimpin dari luar internal partai.

Baca juga: Sosok & Profil Ahmad Bajuri, Kades Mungil Asal Kalimantan, Sering Dikira Bocah, Tak Boleh Masuk RS

Rommy menilai bahwa pembatasan calon ketua umum hanya kepada mereka yang pernah menjadi pengurus selama satu periode seharusnya tidak menjadi penghalang.

“Karena AD/ART itu bukan kitab suci. Dia bisa diubah tanpa syarat apapun oleh muktamirin sepanjang disetujui mayoritas,” tegas mantan ketua umum PPP tersebut.

Ia pun menambahkan bahwa perubahan AD/ART bisa langsung berlaku pada saat muktamar digelar.

“Dan berlaku seketika di muktamar,” sambung Rommy dalam pernyataannya.

Diketahui, Mardiono menduduki posisi Plt Ketua Umum PPP melalui proses yang sempat menuai kontroversi di kalangan internal partai.

Ia mengambil alih kepemimpinan partai berlambang Ka'bah setelah Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP periode 2020–2025.

Pemberhentian Suharso sekaligus pengangkatan Mardiono ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang berlangsung di Banten pada Minggu (4/9/2022).

Profil Mardiono

Mardiono merupakan pria kelahiran Yogyakarta pada 11 Juli 1957, yang dikenal sebagai pengusaha.

Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PPP Provinsi Banten. Saat PPP dipimpin Romahurmuziy, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten pada 2002-2007.

Lalu pada 2007-2012 dan 2012-2017, Mardiono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Baca juga: Sosok & Profil Rachel Gupta, Ratu Kecantikan India Mundur dari Miss Grand International, Sebut Toxic

Mardiono juga merupakan pemilik sejumlah perusahaan, seperti BCS Group, PT Cipta Niaga Internasional, PT Serang Asri Hotel, PT Bahari Caraka Sarana, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Muamalah Cilegon, PT Albantani Cipta Niaga, dan PT Walle Jasa Pratama.

Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Adapun pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Mardiono menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.

PPP Gagal ke DPR

Pada era kepemimpinan Mardiono, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (Pemilu) sejak 1977.

Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka'bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara.

Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.

Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, PPP mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hanura, dan Perindo.

Pasangan nomor urut 3 itu duduk di posisi buncit, dengan hanya memperoleh suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.

Sementara itu, PPP sendiri sudah memastikan bahwa Muktamar akan digelar antara Agustus hingga September 2025 mendatang untuk memilih ketua umum definitif.

Juru Bicara PPP, Usman Tokan menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat pengurus harian DPP partai berlambang Ka'bah itu.

(TribunNewsmaker.com/ Kompas.com)