Profil & Sosok Orideko Burdam Bupati Raja Ampat 2025, Ini Reaksinya Soal Tambang Menyerbu Daerahnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut sosok dan profil Orideko Iriano Burdam Bupati Raja Ampat periode 2025-2030.

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil suara pilkada calon bupati dan wakil bupati Raja Ampat pasangan nomor urut 1, Orideko Burdam-Mansyur Sahdan keluar sebagai pemenang.

Seperti diketahui, pasangan Orideko Burdam-Mansyur Sahdan menang di Pilkada Raja Ampat berkat mendapat 12.348 suara.

Baca juga: Sosok & Profil Fransiskus Diaan Bupati Kapuas Hulu 2025, Bertahun-tahun Jadi Dirut Perusahaan

Lantas, seperti apa sosok dan profil Orideko Iriano Burdam? Berikut penjelasan lengkapnya.

Profil singkat

Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev. (lahir 23 Februari 1974) adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia. 

Ia merupakan Bupati Raja Ampat periode 2025–2030.

Orideko pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Raja Ampat periode 2021–2025.

Riwayat Pekerjaan

Wakil Bupati Raja Ampat (2021—2025)

Bupati Raja Ampat (2025—sekarang)

Orideko Iriano Burdam memperingatkan soal potensi hilangnya kendali atas izin tambang yang terus bermunculan tanpa koordinasi. 

Baca juga: Sosok & Profil Fransiskus Diaan Bupati Kapuas Hulu 2025, Bertahun-tahun Jadi Dirut Perusahaan

Dalam pernyataan terbarunya, Jumat (6/6/2025), Orideko menyinggung perusahaan tambang PT GAG Nikel dan PT Kawei yang sebelumnya sempat bermasalah. Ia menyebut bahwa informasi terkait jumlah pasti perusahaan tambang yang telah mengantongi izin di wilayah Raja Ampat masih akan diverifikasi lebih lanjut oleh timnya.

“Yang saya tahu itu dari perusahaan GAG Nikel dan PT Kawei yang kemarin bermasalah. Yang lainnya saya belum tahu, saya akan minta staf untuk data, kira-kira berapa perusahaan yang sudah punya izin,” ujar Orideko.

Menurutnya, kekhawatiran terbesar adalah jika izin tambang terus dikeluarkan tanpa kendali, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan.

Apalagi, banyak lokasi tambang itu bersinggungan langsung dengan kawasan wisata dan konservasi yang menjadi tulang punggung ekonomi dan identitas Raja Ampat.

“Jangan sampai izin masuk semua, akhirnya kita lepas kontrol. Itu yang kita takut. Apalagi kalau itu terjadi di daerah wisata, bisa-bisa nanti tinggal kenangan,” kata Orideko dengan nada serius.

Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia, namun kehadiran pertambangan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan masa depan pariwisata.

Bupati Orideko menegaskan bahwa pemerintah daerah tak anti investasi, tetapi harus ada keseimbangan dan perlindungan terhadap warisan alam.

“Kami tidak menolak investasi, tapi harus ada kontrol dan transparansi. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat Raja Ampat di foto-foto lama,” tandasnya.

Berikut visi misi Orideko Iriano Burdam - Mansyur Syahdan melansir dari laman kpu.go.id :

VISI

Raja Ampat Bangkit, Produktif dan Tangguh Melangkah Bersama Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Sejahtera

MISI

1. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi semua masyarakat Raja Ampat.

2. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean goverment yang berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi.

3. Mewujudkan usaha mikro kecil dan menengah (umkm), industri kecil (ik), badan usaha milik kampung (bumkap), dan badan usaha milik daerah (bumd) sebagai pilar ekonomi masyarakat.

4. Mewujudkan sinegritas pariwisata bahari yang di dukung oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan guna mendorong investasi serat pelestarian Sumber Daya Alam.

5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan akselerasi transportasi untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah guna pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

6. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui system jaminan sosial.
pemanfatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolahan resiko bencana.

Demikian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Raja Ampat bersumber dari data di KPU.

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)