Program Kerja Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Bakal Ada Pengelolaan Sampah Energi Listrik

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay.

Pasangan Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Satu di antara programnya yang bakal dilakukan adalah adanya Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) melalui dinas PUPR telah membentuk Tim Panitia untuk segera melaksanakan lelang Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL).

PSEL ini merupakan Program penugasan Pemerintah Pusat yang dimana memilih Provinsi Sulut menjadi salah satu lokasi pelaksanaan pembangunan PSEL.

Alat ini sebagai komponen utama menciptakan Sulut yang lebih bersih, dan hijau serta menjadi landasan bagi tranformasi Sulawesi Utara menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling atau YSK bersyukur atas Perhatian Pemerintah Pusat yang menaruh perhatian serius dan concern terhadap hal tersebut dengan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Sekaligus ditetapkan juga melalui Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang reformasi tata kelola persampahan di Sulut dengan teknologi Waste to Energy.

“PSEL memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode pengolahan sampah tradisional yaitu dapat mengurangi volume sampah, menghasilkan energi bersih, dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca,” jelasnya Jumat (6/6/2025)

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara Deicy Paath mengatakan proses pembangunan PSEL ini dimulai dengan proses pemilihan mitra yang dilakukan melalui tender.

Lokasi untuk Pabrik PSEL sendiri nantinya akan disiapkan oleh investor, sedangkan terkait lokasi TPA regional ilo-ilo akan diserahkan sebagai penyertaan dari mekanisme tender Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan akan menjadi bagian dari rangkaian proyek PSEL ini," jelasnya

Sementara itu terkait permasalahan armada sampah kota tomohon kini dapat diatasi dengan bantuan dari Pemprov.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Insentif Tambahan bagi Guru & Nakes

"Untuk semua urusan teknis termasuk FS juga telah rampung, maka dari itu paling lambat minggu depan tender akan segera dilaksanakan," jelasnya

Dia menegaskan berdasarkan assesment dari BPKP Sulut juga menyatakan bahwa PUPR Sulut telah siap untuk segera melaksanakan pemilihan mitra KSPI.

"Kami mengharapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat Sulawesi Utara dan mengajak para calon Investor yang memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis untuk membangun dan mengoperasikan PSEL serta ditunjang dengan kemampuan finansial serta sumber daya manusia yang memadai untuk mengikuti Tender ini,” tandasnya.

9 Kebijakan Strategis Ranperda RTRW

Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2044.

Hal itu YSK sampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Selasa (10/6/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Sulut YSK juga menyampaikan sembilan kebijakan stratregis dalam RTRW sebagai landasan pembangunan Sulawesi Utara.

Apa saja? Berikut selengkapnya:

9 Kebijakan Strategis dalam RTRW Sebagai Landasan Pembangunan Sulawesi Utara:

1. Pengembangan aksesibilitas dan layanan transportasi di seluruh wilayah (diutamakan pada wilayah kepulauan).

2. Peningkatan layanan infrastruktur wilayah secara terpadu dan berdayaguna.

3. Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Lindung.

4. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata di seluruh wilayah yang berbasis kesejahteraan masyarakat.

5. Pengembangan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terpadu.

6. Pengembangan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di Wilayah dan meningkatkan perekonomian Masyarakat.

7. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Budidaya lainnya yang ramah lingkungan, berdaya guna dan berhasil guna.

8. Pemantapan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan perbatasan negara dan KSP.

9. Penguatan dan pengembangan kelembagaan di bidang Penataan Ruang. (TribunNewsmaker/TribunManado)