Kabar Wilayah
Bukan Pacitan, Kota Onde-Onde di Jawa Timur Jadi Kota Paling Miskin Lompati Madiun, Pasuruan, Blitar
Di balik geliat ekonomi Jawa Timur yang dikenal maju, lima daerah justru tertinggal dari sisi kontribusi ekonominya. Kota Mojokerto di posisi teratas.
Penulis: Sinta Manila
Editor: Tim TribunNewsmaker
lihat foto
Di balik geliat ekonomi Jawa Timur yang dikenal maju, terselip lima daerah yang justru tertinggal dari sisi kontribusi ekonominya. Posisi teratas ternyata bukanlah Pacitan, tapi kota yang dijuluki Kota Onde-Onde yang dipimpin oleh bupati paling kaya kedua di Jawa Timur.
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Meskipun dikenal sebagai salah satu provinsi paling berkembang di Indonesia, Jawa Timur ternyata masih menyimpan sejumlah daerah dengan kontribusi ekonomi yang relatif kecil jika dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Lima kota dan kabupaten berikut ini masuk dalam daftar wilayah dengan PDRB terendah di Jawa Timur, mencerminkan tantangan pembangunan yang masih harus diatasi.
Yang menarik, salah satu daerah dalam daftar ini justru dipimpin oleh kepala daerah yang dikenal sebagai bupati terkaya kedua se-Jawa Timur—sebuah ironi yang menyiratkan adanya kesenjangan antara kekayaan personal dan kondisi ekonomi daerah.
Apa Itu PDRB dan Mengapa Penting?
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah—baik kota, kabupaten, maupun provinsi.
PDRB mencerminkan total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.
PDRB dihitung melalui tiga pendekatan utama:
- Pendekatan Produksi, yang menjumlahkan seluruh nilai tambah dari sektor-sektor produksi seperti pertanian, industri, dan jasa.
- Pendekatan Pengeluaran, yang menjumlahkan seluruh permintaan akhir, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor netto.
- Pendekatan Pendapatan, yang mencakup seluruh balas jasa bagi faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan.
PDRB tidak hanya menjadi alat ukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga digunakan pemerintah sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, distribusi anggaran, dan evaluasi program kerja daerah.
Mengapa PDRB Rendah Bisa Jadi Masalah?
PDRB yang rendah bisa menjadi sinyal bahwa daerah tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang terbatas.
Ini bisa berdampak langsung pada rendahnya pendapatan masyarakat, minimnya investasi, terbatasnya lapangan kerja, hingga meningkatnya angka kemiskinan.
Maka dari itu, mengidentifikasi daerah-daerah dengan PDRB rendah menjadi langkah awal penting untuk menyusun kebijakan pemerataan pembangunan.
5 Daerah dengan PDRB Terendah di Jawa Timur (data terbaru):
1. Kota Mojokerto
PDRB: Rp 8.612,33 miliar
Meskipun berada cukup dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Surabaya dan Sidoarjo, Kota Mojokerto belum mampu mengangkat kontribusi ekonominya secara signifikan. Mojokerto dipimpin bupati terkaya kedua di Jawa Timur
Kota Mojokerto dijuluki Kota Onde-Onde karena di Mojokerto terdapat makanan khas yang terkenal yaitu onde-onde, khususnya Onde-Onde Bo Liem yang sudah berdiri sejak tahun 1929.
2. Kota Blitar
PDRB: Rp 9.187,70 miliar
Kota dengan nilai sejarah tinggi ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan ekonomi terkecil di provinsi. Minimnya industrialisasi dan keterbatasan sektor jasa menjadi tantangan utama.
3. Kota Pasuruan
PDRB: Rp 11.208,17 miliar
Terletak di kawasan strategis, namun belum sepenuhnya optimal dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan.
4. Kota Probolinggo
PDRB: Rp 15.374,98 miliar
Meski memiliki potensi wisata alam dan maritim, Kota Probolinggo masih tertinggal dalam hal diversifikasi ekonomi.
5. Kota Madiun
PDRB: Rp 18.653,19 miliar
Kota ini menarik karena memiliki nilai PDRB setara dengan Kota Batu, yang lebih dikenal sebagai kota wisata. Ini menunjukkan adanya pola keseimbangan pertumbuhan antar wilayah meskipun skalanya kecil.
Ironi Pembangunan: Pemimpin Kaya, Daerah Tertinggal
Salah satu daerah dalam daftar ini bahkan dipimpin oleh bupati yang disebut-sebut sebagai orang terkaya kedua di Jawa Timur.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar yaitu sejauh mana kekayaan pemimpin daerah mampu berdampak pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat?
Melalui data ini, kita tidak hanya diajak untuk melihat angka-angka ekonomi, tetapi juga memahami cerita di baliknya, bagaimana tantangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah serius di beberapa kota kecil di Jawa Timur.
Dengan memperkuat kebijakan fiskal, mendorong investasi daerah, dan meningkatkan kapasitas SDM lokal, diharapkan kesenjangan ekonomi antardaerah di Jawa Timur dapat semakin ditekan.
