Program Kerja Bupati Karanganyar Rober Christanto, Menjamin Pendidikan yang Adil untuk Anak

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rober Christanto dan Adhe Eliana.

Pasangan Rober Christanto dan Adhe Eliana telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Bupati Rober Christanto berkomitmen dalam menjamin pendidikan yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Selain itu, Pemkab Karanganyar berupaya menjaga integritas dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Hal tersebut dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar pada Rabu (7/5/2025).

Penandatanganan tersebut dihadiri Polres Karanganyar, Kodim 0727, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan oleh korwil dinas, kepala sekolah, operator dan panitia SPBM.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto menyampaikan, pakta integritas ini menjadi pedoman bagi seluruh tim termasuk panitia SPBM guna memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan penuh dengan integritas.

Menurutnya, SPMB adalah momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Karanganyar.

"Kita menjamin anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang adil. Ini harus diwujudkan dalam praktik nyata. SPMB adalah cermin pendidikan berkeadilan," katanya.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Karanganyar Rober Christanto, Insentif Guru Non-ASN Cair Total Rp2,9 M

Kepala Disdikbud Karanganyar, Agam Bintoro mengatakan, pakta integritas ini akan disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk transparansi dan pengawasan eksternal.

Oleh karena itu apabila nantinya ada penyimpanan dalam penerimaan siswa baru akan langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum termasuk KPK.

"Kami memberikan jaminan pelaksanaan PPDB yang lebih akuntabel yang diwujudkan dengan penolakan terhadap segala bentuk intervensi, titipan, hingga penggunaan surat-surat tidak resmi," terangnya.

Antisipas Lonjakan Kasus Covid-19