Program Kerja Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, Program iBangga Kampung KB 100 Persen Terealisasi

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian.

Pasangan Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Muhammad Rizal Octavian bangga lantaran Program kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kabupaten Mojokerto telah terealisasi 100 persen, pada Tahun 2025.

Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian mengatakan tingkat keberhasilan program KB cukup signifikan dari peningkatan i-Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga).

Tercatat i-Bangga Kabupaten Mojokerto mencapai angka 65.11 tahun 2024 lalu, dengan rincian dimensi ketentraman 63,3, dimensi kemandirian 55,7 dan dimensi kebahagiaan 76,3.

Angka indikasi di atas lebih tinggi dari rata-rata nilai indikasi Provinsi Jawa Timur yakni di angka 62,70.

"Kita patut bersyukur i-Bangga Kabupaten Mojokerto mencapai 65.11, yang itu lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur 62,70," kata Rizal, Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, Pemda terus mendorong para Kader Pokja Kampung KB melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), untuk intensitas pelaporan, agar jumlah keaktifan Kampung KB di Kabupaten Mojokerto dapat meningkat. Sehingga bisa berklasifikasi menjadi Kampung KB mandiri dan berkelanjutan.

"Pokja Kampung KB untuk melakukan pelaporan pelaksanaan Kampung KB secara rutin melalui web Kampung KB, agar pelaksanaannya optimal," pungkas Rizal.

Ia mengungkapkan, penerapan Kampung KB merupakan integrasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan pembangunan.

Itu adalah wadah untuk meningkatkan kualitas SDM dan, pemberdayaan keluarga khususnya di desa maupun kelurahan.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Mojokerto Gus Barra, Rp 66 M untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

"Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa, terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggara pemberdayaan. Kemudian, penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas SDM," jelasnya.

Rencana Pembangunan Gus Barra di Mojokerto 2026

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra manyampaikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2026.

Kebijakan prioritas pembangunan itu, disampaikan Bupati Gus Barra saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Pendopo Graha Majatama Pemkab Mojokerto, pada Kamis (27/3/2025).

Adapun total keseluruhan rencana belanja RKPD 2026, yang meliputi 18 usulan pembangunan desa di seluruh kecamatan, program pokok-pokok pikiran DPRD dan RENJA SKPD yakni sekitar Rp 3.854.671.646.381.

"Rancangan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026, adalah percepatan transformasi sosial ekonomi dan tata telola pemerintahan menuju pusat pemerintah baru yang berkelanjutan," kata Bupati Mojokerto Gus Barra.

Menurut Gus Barra, bidang kesehatan dan pendidikan masih menjadi fokus utama dalam pembahasan Musrembang RKPD, termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh.

Kemudian, penanganan RTLH (Rumah tidak layak huni),lingkungan hidup soal pencemaran dan pengelolaan sampah yang belum optimal dan, pengelolaan TPS3R serta lainnya.

Musrenbang RKPD ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Mojokerto tentang transparansi rencana pembangunan daerah tahun 2026.

"Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, kami telah merumuskan 4 misi yang kita beri nama 'CATUR ABHIPRAYA MUBAROK' yang artinya kurang lebih adalah 4 (empat). Harapan/ keinginan untuk Mojokerto penuh berkah nenuju terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur," ucap Bupati Mojokerto.

Dirinya menyebut, ada empat prioritas dalam rancangan pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 nanti.

Yang pertama adalah peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter serta pemantapan stabilitas dan kondusifitas daerah.

Kedua, penguatan ketahanan ekonomi daerah melalui pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan. Ketiga, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan. Keempat, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik.

Kegiatan Musrenbang juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan seluruh pemangku kepentingan.

Baca juga: Sepak Terjang Rizal Octavian Wabup Mojokerto 2025, Bertahun-tahun Mengabdi untuk Klinik Muhammadiyah

"Sehingga diharapkan dapat memberikan solusi atas beragam keterbatasan yang dimiliki dan, mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis dan tepat sasaran," bebernya.

Menurut Gus Barra, melalui Musrenbang ini dapat membentuk pengembang partisipasi masyarakat pada setiap pelaksanaan pembangunan.

Dirinya juga menekankan, kepada seluruh perangkat daerah agar proaktif mengajukan usulan kepada Kementerian, Pemprov Jatim, baik dana APBN, tugas pembantuan, dekonsentrasi ataupun APBD Provinsi.

"Sesuai prioritas pembangunan daerah, yang selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Pemprov Jatim," jelasnya.

Bupati Gus Barra menegaskan, agar menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD dan RENJA SKPD 2026, memperhatikan hasil Musrenbang Kecamatan, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD. Forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, usulan pokok pikiran DPRD, Musrenbang Tematik Anak, Perempuan dan Disabilitas.

Perangkat daerah melakukan rasionalisasi usulan belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib mengikat, Mandatory Spending, belanja SPM dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026.

"Sesuai dengan proyeksi Kemampuan keuangan daerah, serta mengupayakan alternatif pendanaan pembangunan daerah dari sumber pendanaan lainnya APBN, APBD Provinsi, Dana Insentif, Fiskal," pungkasnya.

Terpenting, perangkat daerah melakukan input Rancangan Akhir
RENJA SKPD Tahun 2026 dengan menggunakan rincian belanja pada SIPD-RI, sesuai pagu Indikatif yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan proses verifikasi terhadap usulan aspirasi dan POKIR DPRD.

Kebijakan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BK Desa), diberikan dengan prinsip profesional, proporsional
dan berkeadilan.

"Sesuai dengan hasil Musrenbang Kecamatan terhadap usulan kegiatan, yang menjadi prioritas desa dan kecamatan dan telah di input pada aplikasi SIPD-RI," tandasnya. (TribunNewsmaker/TribunJatim/TribunMojokerto)