Program Kerja Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Rilis 'BBS Sekolah' Aplikasi Khusus Tabungan Pelajar

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim.

Pasangan Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Achmad Fauzi bersama PT BPRS Bhakti Sumekar sempat merilis program BBS Sekolah dalam acara Talk Show Literasi Keuangan Syariah yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep pada Rabu (23/4/2025).

Ini berguna untuk memperkuat literasi keuangan syariah.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, program BBS Sekolah dapat mendorong budaya menabung bagi kalangan pelajar, sekaligus menghindari munculnya kasus pengelolaan tabungan sekolah yang bermasalah di masyarakat.

"Aplikasi BBS Sekolah ini untuk mencegah terjadinya pesoalan dengan tabungan pelajar seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Maka, BPRS Bhakti Sumekar menciptakan aplikasi khusus tabungan pelajar ini," tutur Achmad Fauzi.

Pihaknya menegaskan, bahwa pemerintah daerah mendukung program Bank BPRS tersebut. Karena BBS Sekolah sebagai langkah strategis dalam membentuk karakter pelajar mengelola keuangan untuk masa sebelumnya.

"Kami ingin generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara finansial, sehingga pelajar melalui BBS Sekolah memahami literasi keuangan menjadi bagian dari budaya di sekolah-sekolah," paparnya.  

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Aturan Buang Sampah Sembarangan Denda Rp 50 Juta

Dengan program BBS Sekolah itu diharapkan, gerakan bersama yang terintegrasi antara BPRS Bhakti Sumekar dengan Sekolah di Kabupaten Sumenep, dalam rangka penguatan karakter pendidikan dan literasi keuangan kepada siswa di era digital.

"Harapannya, pihak sekolah untuk ikut berperan aktif menyukseskan literasi keuangan kepada siswa, guna membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi memiliki kecakapan dalam literasi keuangan," harapnya.

Terpisah, Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Hairil Fajar menyampaikan bahwa program BBS Sekolah diluncurkan dalam rangka memudahkan kolaborasi antara pihak sekolah dan lembaganya, dalam mengelola tabungan siswa. 

"Aplikasi BBS Sekolah untuk pelajar mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA guna mempermudah proses menabung siswa. Aplikasi digital ini mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) dalam bentuk Simpanan Pelajar (Simpel)," kata Hairil Fajar.

Selain itu juga, diciptakannya aplikasi BBS Sekolah untuk menjawab keresahan orang tua terkait pengelolaan simpanan uang anaknya. Karena orang tua dengan program ini dapat mengetahui jumlah tabungan anaknya.  

"Kami mengharapkan literasi keuangan kepada pelajar bisa menjadi pelopor dalam penguatan karakter pendidikan dan literasi finansial berbasis syariah di era digital saat ini," pungkasnya.

Soal Pemangkasan TPP ASN Sumenep

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo merespon tentang pemangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemkab Sumenep. Hal itu dampak dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan adanya efisiensi anggaran.

Bahkan akibat efisiensi anggaran itu, pembangunan infrastruktur hingga bantuan-bantuan ke masyarakat banyak yang tidak dilaksanakan. Lantaran banyak pos-pos anggaran yang dipotong. Sementara TPP masih aman.

Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, Pemkab Sumenep memberikan TPP bagi seluruh ASN dalam rangka untuk memacu kinerja mereka.

"Pemberian TPP itu untuk memacu kinerja ASN," tutur Achmad Fauzi pada Rabu (25/6/2025).

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep inj memgatakan, bahwa TPP bagi ASN itu berdasarkan lima kriteria utama yang bersifat objektif, antara lain beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja, serta kelangkaan profesi.

Ditanya apakah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat itu akan mempengaruhi TPP ASN di lingkungan Pemkab Sumenep, Achmad Fauzi memgaku sedang mempertimbangkannya untuk memangkas TPP tersebut.

Termasuk juga lanjutnya, nanti di tahun anggaran 2026 karena adanya kebijakan efisiensi tersebut.

"Kita akan dipertimbangkan untuk pemotongan itu," kata Bupsti Sumenep dua periode ini. (TribunNewsmaker/TribunMadura)