Program Kerja Bupati Subang Reynaldi Putra, 100 Hari Kerjanya Didemo Mahasiswa, Ada 10 Tuntutan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat, Reynaldi Putra dan Agus Masykur Rosyadi.

Pasangan Reynaldi Putra dan Agus Masykur Rosyadi telah mulai pemerintahannya dengan menerapkan sejumlah program-program unggulan.

Mereka juga telah melewati masa 100 hari pertama masa kerjanya.

Di awal kepemimpinannya, Reynaldi Putra sudah harus menghadapi demo tuntutan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa.

Puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Subang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Subang, serta elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Subang dan Gedung DPRD Kabupaten Subang, Kamis (12/6/2025) siang.

Mereka memberi tuntutan di hari ke-100 jabatan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi.

Aksi ini dipimpin oleh Ketua IMM Subang Iqbal Maulana, Ketua GMNI Subang Muhammad Riefky Alfathan, dan Koordinator Elemen Masyarakat Abdul Rouf.

Dalam aksinya, massa aksi menyoroti mengenai reformasi dan birokrasi di Kabupaten Subang.

Dalam aksi tersebut juga dibalut dengan aksi teatrikal dan smbolis pemberian ppresiasi atas pembongkaran bangunan liar.

Baca juga: Program 100 Hari Kerja Bupati Subang Reynaldi Putra, Siap Bangun RSUD Pantura, Sudah Didesak KDM

Massa memberikan penghargaan simbolik berupa piagam kepada Bupati Subang sebagai bentuk apresiasi atas ketegasan dalam menertibkan bangunan liar yang melanggar aturan di wilayah Kabupaten Subang. 

Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam penegakan hukum dan tata ruang di Kabupaten Subang.

Adapun poin-poin yang menjadi tuntutan aliansi yang hadir di antaranya :

1. Mendukung pembongkaran bangunan liar di seluruh wilayah Subang tanpa tebang pilih namun pemerintah diminta berikan solusi dan keadilan untuk para pedagang yang bangunan usahanya ditertibkan.

2. Hentikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Subang.

3. Koordinasikan/selaraskan terkait RTRW Kabupaten dengan Provinsi sesuai Perda No.9 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah 2022-2042, tidak ada jalan provinsi berada di atas pusat kota.