Program Kerja Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, Menata Wisata Pantai Panjang dan Danau Dendam

Penataan selanjutnya akan dilakukan di belakang Bencoolen Mall, Sport Centre, hingga ke area Taman Bonsai.

"Target kami penataan rampung secepatnya, meski masih ada beberapa pedagang yang enggan pindah. Kami akan tetap lakukan pendekatan secara persuasif agar mereka bersedia menempati lapak yang telah disiapkan," tutupnya.

Selanjutnya Danau Dendam

Sebelumnya, Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, juga secara blak-blakan menyatakan akan melakukan penataan ulang kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS).

Pernyataan tersebut ia sampaikan tak lama setelah insiden kursi dan meja milik pedagang ditemukan berserakan di sekitar kawasan DDTS pada Sabtu (17/5/2025).

Baca juga: Sosok & Profil Dedy Wahyudi, Wali Kota Bengkulu yang Dilantik Prabowo, Ternyata Pernah Jadi Dosen

Kursi dan meja yang biasa digunakan untuk melayani pengunjung ditemukan dalam kondisi rusak, berserakan, bahkan sebagian hilang atau tercebur ke dalam danau.

Berbagai isu liar pun mencuat. Sejumlah oknum mengaitkan kejadian tersebut dengan kebijakan Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi terkait penertiban dan penataan pedagang di kawasan wisata DDTS.

Menanggapi insiden itu, Wali Kota Dedy menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memang berencana melakukan penataan kawasan DDTS.

Namun, ia menekankan bahwa Pemkot tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan atau merusak fasilitas pedagang dalam proses penertiban.

Ia juga menyatakan tidak mengetahui siapa pelaku yang telah merusak kursi dan meja milik para pedagang.

"Ini ada pihak-pihak yang ingin membenturkan antara pedagang dengan pemerintah. Tiba-tiba kursi, meja sudah berhamburan. Kita tidak tahu siapa yang melakukannya itu," tegas Dedy Wahyudi.

Dedy menjelaskan bahwa secara aturan, kawasan yang digunakan untuk berdagang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk aktivitas komersial.

Namun hingga kini, Pemkot Bengkulu belum mengambil langkah tegas seperti penertiban langsung oleh Satpol PP.

"Kalau mau penertiban, bisa saja kita kirim Satpol PP, kita BAP, karena mereka berdagang di tempat yang tidak dibolehkan. Tapi kita kan tidak memilih cara itu," jelasnya.

Terkait rencana penataan ulang, Dedy menegaskan bahwa Pemkot Bengkulu akan membangun fasilitas publik permanen agar tidak lagi bergantung pada klaim penggunaan secara pribadi.