Sosok Bobby Afif Nasution Gubernur Sumut 2025, Gebrakannya Terapkan Sekolah 5 Hari, Ini Alasannya

Pada tahun 2016, ia bergabung dengan perusahaan lahan yasan Grup Takke sebagai direktur pemasaran melalui pengenalan ayahnya. Di luar lahan yasan, Bobby juga sempat sempat bekerja sebagai manajer klub sepak bola Medan Jaya pada tahun 2014.

Kiprah politik

Walikota Medan

Bobby mengajukan tawaran untuk maju sebagai calon wali kota Medan di kota kelahirannya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 melalui partai politik PDI-P yang mengusung Jokowi. 

Hal ini menyebabkan banyak pengamat menduga bahwa dinasti politik tengah dibangun, yang dibantah oleh dirinya sendiri. 

Pada bulan-bulan berikutnya, ia mengunjungi Ketua Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan untuk menggalang dukungan bagi pencalonannya, selain mendaftar ke Golkar. Ia resmi menjadi kader PDI-P pada Maret 2020. 

Ia terpilih menjadi Wali Kota Medan pada Desember 2020, setelah memenangkan 54,5 persen suara dan mengalahkan wali kota petahana Akhyar Nasution.

Pada November 2023, Bobby dikeluarkan dari PDI-P karena membelot mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. 

Pada bulan Mei 2024, Bobby memerintahkan penutupan sebuah pusat perbelanjaan di Medan, dengan alasan pajak kota yang belum dibayar sejak tahun 2011 sebesar Rp 250 miliar (US$ 16 juta), dan mengubah pusat perbelanjaan tersebut menjadi Mall Pelayanan Publik. 

Pada bulan Mei 2024 juga, ia bergabung dengan Partai Gerindra.

Gebrakan Bobby Afif Nasution Gubernur Sumut 2025

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menerapkan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, Rabu (11/6/2025).

"Sesuai arahan Bapak Gubernur, ini nantinya akan kita terapkan juga untuk tingkat SD dan SMP di tahun ajaran baru ini," ujar Alexander dilansir tribun-timur.com dari Kompas.com.

Saat ini, Dinas Pendidikan tengah mempersiapkan komunikasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pemerintah kabupaten/kota.