4 Kegaduhan Wamen Emmanuel Ebenezer Sebelum Ditangkap KPK, Persilakan WNI Kabur Ke Luar Negeri

4 kegaduhan Wamen Emmanuel Ebenezer sebelum ditangkap KPK, persilakan WNI kabur ke luar negeri: Kalau perlu tak usah balik lagi

TRIBUNNEWSMAKER.COM - KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK berhasil menciduk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto, membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut.

“Benar, ada giat tangkap tangan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis.

Fitroh juga memastikan bahwa yang ditangkap adalah Immanuel Ebenezer.

Baca juga: Nilam Sukma Paskibraka Pembawa Baki 2016 Baru Melahirkan, Ini Sosok Suaminya, Anggota Pasukan Elit

“Ya,” jawabnya singkat, membenarkan keterlibatan Wamenaker dalam operasi itu.

Penangkapan Noel sontak menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana rekam jejaknya selama menjabat Wamenaker? Apa saja kontroversi yang pernah menyeret namanya ke sorotan publik?

Jejak Kontroversi Noel

Immanuel Ebenezer resmi dilantik sebagai Wamenaker dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada 21 Oktober 2024.

Namun, baru beberapa bulan menjabat, namanya sudah terseret kontroversi.

1. Ramai Tagar #KaburAjaDulu

Pada Februari 2025, Noel menjadi buah bibir lantaran komentarnya soal tagar #KaburAjaDulu yang viral di media sosial. Tagar itu berisi ajakan agar warga negara Indonesia (WNI) lebih baik bekerja di luar negeri ketimbang bertahan di dalam negeri.

Alih-alih meredam, Noel justru menanggapi santai. Ia bahkan mempersilakan bila ada WNI yang ingin merantau ke luar negeri, dan menyarankan mereka untuk tidak kembali lagi.

“Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” kata Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

Bahkan ketika diminta tanggapan lebih jauh, ia menegaskan tidak mau ambil pusing.

Baca juga: Fakta-fakta Edo, Suami Lisa Mariana saat Berkonflik dengan Ridwan Kamil, Ini Nasib Pernikahannya

“Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujarnya.

Pernyataan Noel itu langsung menuai kritik keras, salah satunya dari eks Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud menilai tanggapan Noel tergolong pernyataan “jahat”. Menurutnya, munculnya tagar tersebut justru menjadi cermin bagi pemerintah bahwa ada masalah serius dalam sistem birokrasi dan rasa keadilan di Indonesia.

“Oleh sebab itu, harus dimaknai begini, #KaburAjaDulu itu ya orang mencari keadilan (yang) susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan ‘ya sudah kabur aja, nggak usah kembali’. Itu pernyataan yang sangat jahat!” tegas Mahfud lewat kanal YouTube-nya, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, kemunculan tagar tersebut masih jauh lebih baik dibanding rakyat melakukan pemberontakan. Di beberapa negara lain, lanjut Mahfud, kondisi serupa bisa berujung pada penggulingan pemerintahan.

“Di negeri lain, diusir pemerintahannya. Di Suriah, di Tunisia, (pemerintahan) diusir semua. Nah, kita aja mau cari hidup malah nggak boleh pulang. Itu jawaban (Noel) yang tidak bijaksana,” ujarnya.

Mahfud juga mengingatkan, nasionalisme masyarakat bisa perlahan luntur jika pemerintah abai terhadap keadilan.
“Nasionalisme seperti itu bisa luntur kalau ketidakadilan dibiarkan tumbuh, kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus dibiarkan. Orang akan berpikir, untuk apa nasionalisme semacam ini, lebih baik kabur saja ke luar negeri,” pungkasnya.

2. Kontroversi Tuntut HRD Dipecat

Pada Juni 2025 lalu, sempat beredar video seorang Human Resource Development (HRD) di media sosial. 

Dalam narasinya, job fair disebut tidak memproses rekrutmen dan hanya formalitas perusahaan. 

Video tersebut juga menyebut job fair digelar demi memenuhi Key Performance Indicator (KPI) kedinasan.

Sedangkan perusahaan yang ikut disebut hanya ingin membangun citra. 

"Job fair itu omong kosong. Aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang yang sudah serba online. Job fair itu cuma untuk branding perusahaan, bahkan kerja sama dengan dinas kementerian terkait demi KPI kedinasaan," ucap narasi dalam video tersebut.

Noel pun menyatakan akan menuntut seorang perwakilan HRD yang menyebut job fair hanya formalitas. 

Namun, dirinya enggan menjelaskan alasan di balik rencana tuntutan itu. 

"Iya (saya menuntut)," kata Immanuel singkat saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/6/2025).

3. Kontroversi lebih milih kehilangan jabatan jika ada PHK di Sritex

Noel sempat mengatakan, ia lebih memilih kehilangan jabatannya sebagai Wamenaker daripada melihat ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Hal itu pernah disampaikannya di hadapan ribuan karyawan Sritex dalam acara Istigasah Akbar Lapangan Sandang Sejahtera kompleks pabrik PT Sritex pada Jumat 15 November 2024 lalu.

Kontroversi ini mencuat ke publik setelah Sritex dinyatakan pailit dan resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025 yang menyebabkan PHK terhadap puluhan ribu karyawan.

Para pekerja terkena PHK per 26 Februari 2025 dan terakhir bekerja pada 28 Februari 2025.

Pada 8 Januari 2025, Noel yang berkunjung ke PT Sritex kembali menegaskan bahwa tidak akan ada PHK di depan ribuan karyawan.

Saat itu, Noel mengaku fokus tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex dan meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut.

Bahkan, ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap persoalan Sritex, mengingat perusahaan ini adalah ikon industri tekstil nasional.

Namun, pada akhirnya Sritex tak bisa diselamatkan. Noel pun menjelaskan bahwa Kemnaker akan terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex dalam penjaminan hak-hak buruh yang terkena PHK.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga, jatuh di bawah kendali kurator.

"Kemnaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh," jelasnya, seperti dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (28/2/2025).

Menurut Noel, penjaminan hak-hak buruh yang diperjuangkan adalah upaya memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Maka langkah pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh. Kemenaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," tutur Noel.

“Kemenaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” sambungnya.

4. Kena OTT KPK

Berdasarkan informasi dari tiga aparat penegak hukum, OTT KPK di Kemnaker menjaring sekitar 20 orang.

Selain Immanuel Ebenezer, turut diamankan seorang pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai detail kasus korupsi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan ini. 

Status hukum para pihak yang diamankan, termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer, akan diumumkan dalam waktu 1x24 jam setelah pemeriksaan awal.

Penangkapan ini menambah daftar panjang pejabat negara yang terjerat kasus korupsi dan menjadi pukulan telak bagi Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dalam beberapa bulan terakhir, KPK memang tengah gencar mengusut dugaan kasus korupsi di kementerian tersebut, terutama terkait dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

Namun belum dapat dipastikan apakah OTT kali ini berkaitan dengan kasus yang tengah diusut tersebut.

(Tribunnews.com/Deni/Ilham/Yohanes/ Tribun Newsmaker )