Chandra Hamzah mantan pemimpin KPK yang digadang-gadang bakal pimpin salah satu BUMN, ini sosoknya.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama Chandra Hamzah kembali mencuat usai ia dipanggil oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Senin (18/11/2019).

Dalam pertemuan itu, Chandra mengaku berbicara dengan Erick mengenai masalah hukum serta pembenahan BUMN.

Kendati demikian, ia menepis panggilan Menteri BUMN itu terkait mengisi jabatan di BUMN.

"Enggak usah kalau-kalau lah. Nanti kita lihat saja ya," ujar Chandra, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

• Kisah Perjalanan Ahok Penuh Liku hingga Menuju Calon Bos BUMN, Miliki Harta Kekayaan Rp 25,6 Miliar

Lantas siapakah Chandra Hamzah?

Chandra Hamzah lahir di Jakarta pada 25 Februari 1967.

Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1995.

Tiga tahun setelah lulus, Chandra bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang bermarkas di Jakarta.

Chandra juga pernah bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai asisten pembela umum.

Di tahun 2000, ia dipercaya menjadi bagian dari Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Pimpinan KPK

Nama Chandra semakin dikenal ketika ia menjadi salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode 2007-2011.

Pria berusia 52 tahun itu pun sukses menjadi Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 yang diketuai Antasari Azhar.

Saat Chandra menjabat, KPK banyak menghadapi "upaya pembunuhan", di antaranya adalah kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret nama Ketua KPK Antasari Azhar.

Terseretnya nama Antasari disebut sebagai salah satu upaya untuk membunuh KPK secara sistematis.

Tak hanya, Chandra juga sempat diperiksa oleh polisi terkait kasus pembunuhan tersebut.

Kasus pembunuhan yang menyeret nama pimpinan KPK itu diyakini karena lembaga tersebut bersikeras ingin membongkar kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, seperti kasus korupsi BLBI.

• Ahok Dicalonkan Jadi Bos BUMN, Berikut Deretan Pro Kontra dari Para Tokoh

Pengacara Tersangka Korupsi

Nama Chandra pernah disorot ketika ia bersedia menjadi pengecara tersangka kasus dugaan korupsi pelaksaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Belawan, M Bahalwan pada tahun 2014.

Menurutnya, ia yang tergabung dalam Assegaf Hamzah and Partners (AHP).

Chandra menyebutkan bahwa ia menyetujui menjadi pembela Bahalwan lantaran kliennya itu setuju untuk tidak menyerahkan uang dalam bentuk apa pun kepada oknum jasa Kejagung.

Hal itu sesuai dengan komitmen AHP untuk tidak membela tersangka yang memenuhi permintaan uang dari oknum jaksa agar dapat terbebas dari sebuah perkara.

• Perekrutan Ahok Pimpin BUMN Menuai Polemik, Adik BTP Sebut Sang Kakak Banyak Berkorban untuk Negara

Komisaris Utama PLN

Di akhir tahun 2014, Chandra ditunjuk Menteri BUMN Rini M Sormarno untuk menduduki posisi Komisaris Utama PLN.

Ia dibantu oleh Hasan Bisri dan Budiman (mantan KASAD) sebagai anggotanya.

Menurut Rini, penunjukan orang-orang berlatar belakang hukum dilakukanuntuk mengedepankan sinergi antara direksi dengan komisaris.

Rini menganggap Chandra mampu mendukung dan membantu dalam menciptakan good corporate governance.

(Kompas.com/Ahmad Naufal Dzulfaroh)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Digadang-gadang Akan Jadi Petinggi BUMN, Siapakah Chandra Hamzah?

Kisah Perjalanan Ahok Penuh Liku hingga Menuju Calon Bos BUMN, Miliki Harta Kekayaan Rp 25,6 Miliar

Begini kisah perjalanan Ahok yang penuh liku hingga menuju calon bos BUMN, terkahir hartanya tercatat mencapai Rp 25,6 miliar.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bos BUMN masih jadi sorotan.

Senter diberitakan Ahok akan menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) salah satu perusahaan BUMN.

Hal itu, diminta langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Erick Thohir meminta Ahok untuk membantu sektor yang melibatkan hajat banyak orang.

• Ahok Dicalonkan Jadi Bos BUMN, Berikut Deretan Pro Kontra dari Para Tokoh

Hal itu dibenarkan oleh Ahok saat diwawancarai oleh awak media.

Dikutip melalui tayangan Kompas TV, Ahok mengungkap ada tiga BUMN yang sekiranya diproyeksikan akan dimasukinya.

BUMN tersebut adalah Pertamina, PLN, dan Krakatau Steel.

"Kemarin dia (Erick Thohir) ngomong yang paling besar dan yang paling rumit untuk kepentingan orang banyak adalah Pertamina dan PLN, ada Krakatau Steel juga," ujar Ahok.

Meski begitu Ahok mengaku jika hal itu belum pasti dan masih menunggu keputusan dari Erick Thohir.

"Tapi saya nggak tau, nanti tanya Pak Erick aja ya. Belum pasti juga kan, masih dipelajari," ucap Ahok seusai menghadiri acara di sekolah Ipeka Puri Indah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/19).

Perjalanan Bisnis

Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur, 29 Juni 1966.

Melansir Ahok.org, Ahok melanjutkan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.

Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989, Ahok pulang kampung.

Ia menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Ahok menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki.

Hal itu disebabkan untuk menjadi pengelolah mineral selain diperlukan modal (investor) juga dibutuhkan manajemen yang profesional.

Untuk itu Ahok memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta.

Mendapat gelar Master in Bussiness Administrasi (MBA) atau Magister Manajemen (MM) membawa Ahok diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.

Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Ahok memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya.

Perlu diketahui, tahun 1992 Ahok mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.

Bagi Ahok, pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan stakeholder (pemegang saham, karyawan, dan rakyat).

Selain itu, pabrik tersebut juga diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas.

Di sisi lain diyakini PT Nurindra Ekapersada memikili visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.

Berangkat dari visi seperti itulah pada tahun 1994, Ahok didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Bapak alm Wasidewo untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memamfaatkan teknologi Amerika dan Jerman.

Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik).

Perjalanan Politik

Ahok memiliki pengalaman politik di eksekutif dan legislatif.

Awalnya, ia mulai 'naik panggung' di politik pada tahun 2004.

Melansir Kompas.com, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) dan menjadi ketua DPC Partai PIB Belitung Timur pada 2004.

Bergabungnya Ahok ke dalam partai karena untuk maju dalam pemilihan anggota DPRD Belitung Timur periode 2004-2009.

Ahok pun terpilih dan menjadi anggota dewan di tanah kelahirannya.

Tak lama berselang ia maju mengikuti kontestasi pemilihan Bupati Belitung Timur pada tahun 2005.

Didampingi calon wakil bupati Khairul Effendi, Ahok memenangkan pemilihan resmi menjabat sebagai Bupati Belitung Timur untuk perioden 2005-2010.

Tak berselang lama juga, 2007 Ahok maju untuk mengikuti pemilihan Gubernur Bangka Belitung.

Namun Ahok kalah dari sang rival sehingga gagal menjadi Bangka Belitung 1.

Pada 2009, Ahok kembali muncul mewakili daerahnya kali ini di kancah nasional.

Ia terpilih sebagai anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Golkar.

Ahok ditempatkan di Komisi II.

Menjabat selama tiga tahun, Ahok kemudian maju di pilkada DKI Jakarta dengan menjadi calon wakil gubernur mendampingi Joko Widodo.

Jokowi-Ahok memenangkan suara dan dilantik memimpin Ibu Kota untuk periode 2012-2017.

Belum habis masa pemerintahan, Jokowi maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2014.

Hal itu membuat Ahok naik menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI selama beberapa waktu.

Hingga akhirnya ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun yang sama dan menuntaskan tugasnya hingga akhir masa jabatan 2017.

Ahok kemudian maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta didampingi Djarot Saiful Hidayat.

Namun, pertarungan dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Ahok juga tersandung kasus hukum soal penistaan agama yang bisa jadi berpengaruh banyak pada rendahnya perolehan suaranya di Jakarta.

Harta Kekayaan

Dilansir situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), elhkpn.kpk.go.id, Ahok tercatat memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 25 miliar rupiah.

Laporan harta kekayaan terakhir di laporkan pada 21 September 2016 saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Laporan tersebut merupakan perubahan dari laporan sebelumnya di tahun 2014.

Ahok tercatat dalam bidang eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam laporan tersebut, total harta yang dimiliki Ahok dari tanah dan bangunan mencapai Rp 16.791.268.000.

Tanah dan bangunan Ahok berjumlah 16 yang tersebar di Belitung Timur dan Jakarta Utara.

Ahok juga tercatat memiliki peternakan sapi yang bernilai Rp 270 juta.

Sementara itu, harta bergerak lain tercatat sebesar Rp 650 juta.

Surat berharga yang dimiliki Ahok berada di angka Rp 2,38 miliar.

Sementara giro dan setara kas Ahok di angka lebih dari lima miliar, yaitu Rp 5.178.465.375.

Tercatat, total kekayaan yang dimiliki Ahok Rp 25.655.887.496.

Ahok tercatat sering melaporkan harta kekayaannya.

Ia tercatat tujuh kali memberikan laporan.

Harta kekayaan Ahok pertama kali dilaporkan pada tanggal 10 April 2005. (TribunNewsmaker/*)

Sebagian Artikel Ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Perjalanan Penuh Liku Ahok hingga Digadang jadi Bos BUMN, Kini Punya Harta Kekayaan Rp 25,6 Miliar