TRIBUNNEWSMAKER.COM - Lobster dalam beberapa hari terakhir ini jadi perdebatan di Indonesia.

Ini setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merencanakan dibukanya kembali ekspor benih lobster.

Rupanya, ribut-ribut soal lobster tak hanya terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan.

Lobster juga jadi isu panas bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

• Kesal saat Dengar Kata Tenggelamkan, Edhy Prabowo: Come On, Maju, Move On!

Dilansir dari CNN, Selasa (17/12/2019), banyak kemarahan terjadi di AS karena masalah lobster.

Para petambak lobster di AS, khususnya Negara Bagian Maine, meradang karena pasar lobster mereka rusak akibat kebijakan Donald Trump.

Maine sendiri terkenal sebagai salah satu sentra budidaya lobster di dunia.

Maine sejak puluhan tahun bersaing dengan kompetitor mereka dari Kanada memperebutkan pasar lobster di AS dan pasar dunia.

Penyebab frustasinya petambak lobster di AS disebabkan imbas perang dagang dengan China yang dimulai Donald Trump.

China sendiri jadi negara tujuan ekspor bagi lobster yang banyak dibesarkan dari Maine.

Tetapi, akibat perang dagang, ekspor lobster yang sempat booming selama bertahun-tahun ke China, telah anjlok hingga 84 persen.

Jatuhnya nilai ekspor ini terjadi setelah Beijing memberlakukan tarif masuk yang terlampau tinggi sebagai balasan kebijakan Trump.

• Soroti soal Ekspor Benih Lobster, Susi Pudjiastuti Sampai Istighfar Tidak Boleh Kita Kufur

China, dengan pesatnya pertumbuhan kelas menengah, telah lama jadi deretan negara yang konsumsi lobsternya paling tinggi di dunia.

Lebih ironis lagi pagi petambak lobster Paman Sam, pasar yang kosong karena terganjal tarif masuk ini malah diisi pesaing mereka dari Kanada.

Maine Coast Company, salah satu perusahaan budidaya lobster AS, pada dua tahun lalu bisa mengirim lobster hidup ke sebesar 2 juta pon dengan nilai 12 juta dollar AS ke China.

Langkah Trup ini langsung memicu serangkaian balasan pengumuman peningkatan tarif masuk dari Beijing pada produk AS, tak terkecuali komoditas lobster. 

China mulai mengenakan tarif tinggi pada lobster AS pada Juli 2018, membuat 20 persen penjualan dari Maine langsung menguap begitu saja.

Sejumlah perusahaan budidaya lobster AS sendiri sebenarnya tak tinggal diam. Mereka mencari pasar lain ke negara-negara Asia, namun pasar-pasar tersebut tak cukup menampung besarnya market yang hilang dari restoran-restoran di China.

• Tanggapan Susi Pudjiastuti soal PPATK Penyelundupan Lobster, Bibit Lobster Lebih Gede dari Harley

Petambak Maine juga semakin terpukul lantaran Donald Trump seolah mengabaikan mereka dalam kesulitan.

Pemerintah Trump akan meluncurkan paket bailot besar untuk para petani seperti kedelai dan jagung, dengan mengganti kerugian petani akibat perang dagang dengan China.

Di sisi lain, para petambak lobster seperti dianaktirikan karena tak masuk dalam skema bailout.

(Kompas.com/Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Edhy Prabowo Tak Sendirian, Lobster Juga Bikin Trump Kena "Bully"

3 Aturan Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti Rencananya akan Dihapus di Era Kepemimpinan Edhy Prabowo

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Susi Pudjiastuti masih menjadi sorotan publik meski sudah tak menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Meski begitu, diketahui Susi Pudjiastuti masih kerap memantau perkembengan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Seperti saat ini, diketahui Susi Pudjiastuti sempat menyoroti penyelundupan benur lobster.

PPATK mencatat adanya aliran dana dari hasil penyelundupan ekspor benur lobster mencapai Rp 900 miliar.

• Tanggapan Susi Pudjiastuti soal PPATK Penyelundupan Lobster, Bibit Lobster Lebih Gede dari Harley

Diketahui, Susi Pudjiastuti memang selalu menolak tegas ekspor benur lobster.

Ia pun memberikan komentarnya melalui akun Twitternya.

Di akun Twitter-nya @susipudjiastuti ia memposting artikel berita soal mengenai benur lobster.

"Sekarang baru tahu kan bibit lobster ukurannya lebih gede dari harley," tulisnya sambil memberi emoji tepuk jidat.

Kini di era kepemimpinan Edhy Prabowo, ia berniat untuk mengkaji ulang sejumlah aturan yang dinilai menghambat dunia usaha.

Kendati demikian, gebrakan yang dilakukan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan justru menuai kontroversi.

Edhy Prabowo mengaku jika dirinya sudah mengkaji dengan matang soral revisi aturan yang ada di Kementerian KKP.

Hal itu membuat Edhy Prabowo dianggap mengutak-atik aturan yang dinilai sudah sesuai jalur di era Susi Pudjiastuti.

Dilansir TribunNewsmaker.com melalui Kompas.com berikut tiga aturan era Susi Pudjiastuti yang rencananya akan direvisi atau dihapus oleh Edhy Prabowo:

• Soroti soal Ekspor Benih Lobster, Susi Pudjiastuti Sampai Istighfar Tidak Boleh Kita Kufur

1. Penenggelaman kapal maling dihapus

Hukuman penenggelaman kapal maling rencanaya juga akan dihapus.

Kebijakan itu juga tengah menjadi pertimbangan Edhy Prabowo.

Ia mengatakan, jika kapal yang harus ditenggelamkan hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap.

Sedangkan untuk kapal yang ditangkap dan perkaranya mendapat putusan hukum lebih baik diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan.

Menurut Edhy Prabowo, semangat penenggelaman kapal merupakan langkah untuk menjaga kedaulatan.

Namun tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan laut.

Edhy Prabowo mengatakan jika saat ini yang diperlukan adalah membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki birokrasi perizinan, meningkatkan budidaya perikanan.

"Kalau hanya sekedar menenggelamkan, kecil buat saya.

Bukannya saya takut, enggak ada (takut-takutan).

Kita enggak pernah takut dengan nelayan asing.

Tapi jangan juga semena-mena sama nelayan kita sendiri," kata Edhy Prabwow di Menara Kadin, Jakarta, Senin 18 Desember 2019.

Bukan ditenggelamkan Edhy Prabowo justru akan menghibahkan kapal-kapal ikan kepada nelayan sesuai kemampuannya.

"Ini kita serahkan ke nelayan. Semua kemampuan nelayan kita data semua.

Ada beberapa hasil pengadilan yang dimusnahkan.

Tapi kita lihat lagi yang akan dimusnahkan itu masih memungkinkan untuk disita negara dan direparasi untuk nelayan atau bagaimana," ujarnya.

• Dirinya Diisukan Bakal Jadi Bos BUMN, Susi Pudjiastuti: Tidak Dengar dan Tidak Tahu

2. Membuka ekspor benih lobster

Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia telah terbit di era Susi Pudjiastuti.

Rupanya, larangan ini juga sudah masuk daftar Edhy Prabowo untuk direvisi.

Edhy Prabowo mengungkap jika larangan lobster justru banyak merugikan nelayan.

Ia mengaku punya cukup alasan untuk merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Diketahui saat ini angka penyeludupan benih lobster sangatlah tinggi.

Daripada menjadi selundupan yang tak menguntungkan negara, lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikenalikan.

Dengan membuka ekspor benih lobster dengan terstruktur, Edhy Prabowo mengungkap jika hal tersebut bisa meningkatkan nilai tambah masyarakat yang hidupnya bergantung pada penjualan benih lobster.

3. Membolehkan penggunaan cantrang

Edhy Prabowo mengaku untuk mengkaji ulang larangan penggunaan cantrang.

Larangan cantrang dan 16 alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan lainnya mulai berlaku pada tahun 2018.

Larangan alat tangkap cantrang tertulis di Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

"Wacana cantrang ini lagi dikaji. Sedang berjalan, kita dengarkan semua (pihak)," kata Edhy Prabowo di atas Kapal Pengawas Perikanan menuju Muara Baru, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Ia mengaku jika ada sejumlah pihak yang mengklaim penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan.

Dikarenakan, penangkapan menggunakan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang.

• Heboh Isu Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Pandeglang 2020, Eks Menteri KKP Membantah Tegas: HOAX

"Ada yang ngomong cantrang benar.

'Maaf, kata siapa cantrang enggak benar? Mana mungkin, Pak, saya punya alat tangkap (cantrang) mau taruh di terumbu karang.

Ya robek, lah. Cantrang nangkap untuk dasar laut yang berlumpur saja' katanya," ucap Edhy Prabowo.

Cantrang memang dilarang pada era Susi Pudjiastuti.

Cantrang bersama pukat harimau, purse seine, dan sejenisnya dinilai bisa merusak ekosistem dan sumber daya ikan.

Susi Pudjiastuti berpendapat saat itu, centrang bisa mengeruk seluruh isi laut, tak hanya ikan dewasa, bibit ikan pun ikut terjaring.

Larangan penggunaan cantrang ini juga tak lepas dari kontroversi.

(TribunNewsmaker.com/Desi Kris)