TRIBUNNEWSMAKER.COM - Soal pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia, Jokowi sebut akan hitung dampak positif & negatifnya dulu.

Hingga saat ini, masih belum ada kesepakatan terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPT Suhardi Alius.

Menurutnya, rencana itu masih dalam pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).

Mengeri Agama Fachrul Razi juga mengatakan hal yang sama.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," ucap dia.

Menurut Fachrul Razi, pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti BNPT.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Namun, kata Jokowi, hal tersebut masih perlu untuk dibahas dalam rapat terbatas. 

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

• SBY Restui Partai Demokrat Dukung Gibran Rakabuming di Pilkada Solo, Begini Tanggapan Putra Jokowi

• Jokowi Jamin Ibu Kota Baru Bebas Banjir, Rocky Gerung Sebut Harusnya Bencana di Jakarta Diatasi Dulu

• Soal Banjir di Jakarta, Rocky Gerung: Seharusnya yang Didemo Presiden Jokowi, Bukan Anies Baswedan

Jokowi mengatakan, pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) terduga teroris lintas batas ke Indonesia melalui rapat terbatas.

Ia juga masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.