Ali Ngabalin Buka Suara Soal Polemik Pemulangan 600 WNI Eks ISIS, Akan Didata & Dicek Terlebih Dulu
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal polemik pemulangan WNI mantan anggota ISIS.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal polemik pemulangan WNI mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria ( ISIS).
Diungkapkan Ali Ngabalin, saat ini pemerintah tengah mendata WNI eks ISIS.
Ada sebanyak 600 WNI yang terkonfirmasi sebagai mantan simpatisan ISIS.
Namun masih ada sebanyak 1.800 yang tidak terkonfirmasi.
Ali Ngabalin kemudian membeberkan langkah pemerintah terhadap wacana pemulangan WNI eks ISIS ini.
• Ali Ngabalin Sebut Jokowi Punya Privilege Saat Bersepeda Motor, Ini Penjelasan Soal Keistimewaan
Ia mengatakan bahwa pemerintah tentunya akan melakukan cek satu per satu.
Hal itu terkait layak atau tidaknya WNI eks mantan ISIS itu kembali ke Indonesia.
Akan berbahaya tidak juga dipulangkan.
Pemerintah tentunya akan banyak menimbang.

"Sebagai negara, sebagai pemerintah, tidak mungkin hanya memonitor dari jauh, tentu masih lakukan cek satu-satu," kata Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).
Ngabalin mengatakan, pendataan itu meliputi hal-hal detail yang berkaitan dengan diri WNI.
Tidak hanya WNI tersebut lahir, tinggal, dan sekolah di mana, tetapi juga seperti apa rekam jejak kehidupannya.
Hasil pendataan nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan apakah menyetujui atau malah menolak wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas, terutama eks ISIS.
Sejauh ini, pemerintah telah memiliki dua draf terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, yaitu draf persetujuan pemulangan dan draf penolakan.
"Draf itu kan musti memuat (profiling WNI eks ISIS) supaya Bapak Presiden bisa mendapatkan informasi yang baik dan akurat kemudian summary-nya harus mantap dari draf-draf yang ada, kenapa begitu? Karena ini menjadi dokumen negara," ujar Ngabalin.