TRIBUNNEWSMAKER.COM - Unjuk rasa terkait penolakan UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah.
Demo terjadi setelah disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020) lalu.
Sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa.
Mulai dari buruh hingga mahasiswa ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan UU Cipta Kerja.
Unjuk rasa di beberapa daerah bahkan berakhir dengan kericuhan.
Tak sedikit fasilitas umum yang rusak akibat aksi anarkis pendemo.
Baca juga: Sederet Artis Tanggapi soal UU Cipta Kerja, Melanie Subono Sebut Pengkhianat, Desta Diserang Netizen
Baca juga: Cara Ridwan Kamil Sikapi Aksi Demo UU Cipta Kerja, Temui Massa hingga Kirim Surat untuk Jokowi
Bahkan ada yang terluka lantaran demo berakhir ricuh.
Namun di beberapa daerah sejumlah massa masih bisa dikendalikan.
Kepala daerah mereka bahkan rela turun ke jalan untuk meredam dan mencegah terjadinya kerusuhan.
Berikut sejumlah aksi kepala daerah menyikapi para pendemo yang berunjuk rasa.
1. Ridwan Kamil temui pendemo
Demo penolakan UU Cipta Kerja juga terjadi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (8/10/2020) kemarin.
Para demonstran memenuhi depan Gedung Sate untuk menyatakan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berusaha mendengar aspirasi dari para buruh dan juga pengunjuk rasa yang berdemo di depan Gedung Sate.
Dalam dialognya, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa beliau sudah menerima berbagai aspirasi dari para buruh terkait UU Cipta Kerja.
"MENEMUI dan BERDIALOG DENGAN PENDEMO OMNIBUS LAW.
1. Pemprov Jabar sudah menerima perwakilan buruh yang menyampaikan keberatan atas pasal-pasal di kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh.
2. Pemprov Jabar hari ini mengirimkan surat penyampaian aspirasi buruh, dengan lampiran aspirasi dari Buruh Jawa Barat yang isinya menolak UU Omnibus Law dan meminta Bapak Presiden menandatangani Perpu Pengganti UU tersebut.
Pihak Buruh Jabar menyatakan bahwa mereka selalu menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak anarkis.
Dan tidak bertanggungjawab jika ada pihak-pihak lain yang menunggangi melalui cara-cara kekerasan.
Saya menghimbau agar semua pihak menahan diri untuk tetap tertib dan jauhi sikap yang mengabaikan protokol covid selama unjuk rasa.
Semoga Jabar selalu kondusif dan juara lahir bathin. Hatur Nuhun."
Ridwan Kamil juga membocorkan isi surat yang ditujukan untuk Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut.
"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Ridwan Kamil.
Sebagai tindak lanjutnya, Emil juga langsung menerbitkan dua surat yang akan dikirimkan kepada pemerintah dan DPR.
Adapun surat yang pertama, berisikan rekomendasi dari buruh yang menerangkan bahwa Provinsi Jabar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Kedua meminta presiden untuk minimal menerbitkan Perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden," paparnya.
2. Tri Rismaharini marah
Aksi penolakan UU Cipta Kerja juga terjadi di depan Gedung Grahadi dan Gedung DPRD Jawa Timur.
Massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan pelajar ini menimbulkan kericuhan.
Bahkan ada aksi membakar ban bekas di jalanan depan gedung.
Menjelang sore, massa semakin tak terkendali.
Mereka merusak sejumlah fasilitas hingga pagar gedung.
Polisi pun mengambil tindakan dan menangkap 505 pengunjuk rasa dari tiga lokasi demo.
Melihat banyak fasilitas yang rusak, Tri Rismaharini mengamuk.
Wali Kota Surabaya ini pun langsung memarahi demonstran yang ditangkap polisi.
Kemarahannya semakin menjadi-jadi lantaran mengetahui ada demonstran yang berasal dari luar Surabaya, seperti Lamongan dan Madiun.
"Tega sekali kamu, saya setengah mati bangun kota ini, kamu yang hancurin," kata Tri Rismaharini.
Usai memarahi demonstran, Tri Rismaharini memunguti batu dan sampah di Jalan Gubernur Suryo hingga pertigaan Jalan Tunjungan.
3. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyesali ulah pendemo
Kericuhan demo yang tak terelakkan juga terjadi di Yogyakarta.
Massa berunjuk rasa di Gedung DPRD DIY di sekitar Jalan Malioboro.
Demonstran rusuh yang tak diketahui asalnya pun diduga membakar sebuah restoran bernama Legian Resto di Malioboro, Yogyakarta, yang terletak di selatan gedung DPRD DIY.
"Terkait rumah makan yang dibakar saya belum mengetahui penyebabnya apakah dimolotov atau tidak. Bisa dilihat sendiri kondisinya," kata Kapolresta Yogyakarta Kombes Purwadi Wahyu Anggoro, seperti yang TribunNewsmaker.com kutip dari Kompas.com.
Sejumlah sepeda motor dan mobil polisi pun mengalami kerusakan.
Bahkan ada pula motor polisi yang dibakar oleh demonstran.
Selain itu, beberapa anggota polisi dan jurnalis juga terluka.
Terkait kericuhan demo di Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono pun angkat bicara.
"Saya Hamengku Buwono X mengimbau dan berharap kepada warga kelompok-kelompok masyarakat, bukan karakter kita untuk berbuat anarkis di kotanya sendiri," jelas Sri Sultan Hamengkubuwono.
Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyesali kejadian anarki yang menyebabkan kerusuhan demo di Yogyakarta.
"Ya kalau saya, saya menyesali kejadian, kejadian anarki dan itu by design. Kenapa saya mengatakan itu, karena itu yang dari mahasiswa, pelajar, sama buruh sudah selesai di DPRD. Tapi ada sekelompok yang tidak mau pergi," katanya, Jumat (9/10/2020).
4. Ganjar Pranowo temui demonstran
Demo juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah.
Sejumlah demonstran bahkan diamankan di Mapolrestabes Semarang.
Ganjar Pranowo pun menemui para demonstran di Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam.
Duduk di lantai, Ganjar Pranowo berbincang dengan demonstran yang diamankan polisi.
Sebelum meninggalkan Mapolrestabes Semarang, Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan bahwa aksi unjuk rasa bisa kondusif jika kedua belah pihak bersedia mengedepankan komunikasi.
Lebih lanjut, Ganjar Pranowo juga turut prihatin lantaran ada siswa SMA dan SMK yang terlibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ujar Ganjar, Rabu dilansir dari Kompas.com.
Ganjar menjelaskan sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR mengedukasi masyarakat tentang isi UU Cipta Kerja tersebut.
Menurut dia, jika sejak awal hal itu dilakukan maka aksi anarkistis saat unjuk rasa seperti yang terjadi di Kota Semarang bisa dihindari.
"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya 'judicial review' saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan," katanya.
5. Anies Baswedan ajak demonstran nyanyikan Bagimu Negeri
Anies Baswedan juga turun ke jalan menemui massa yang berunjuk rasa untuk menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) malam.
Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa aksi para demonstran ini sebagai bentuk penegakan keadilan.
"Teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua. Dan anda semua sedang menegakan keadilan. Jalankan dengan tertib," kata Anies Baswedan.
Mengaku sudah mendengarkan aspirasi para buruh, Anies Baswedan berjanji akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dalam agenda rapat bersama para gubernur seluruh Indonesia.
"Besok kita teruskan betul-betul akan teruskan. Besok akan kita lakukan pertemuan itu," lanjutnya.
Mengakhiri demo malam kemarin, Anies Baswedan mengajak para demonstran agar menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai pengingat bahwa apa yang menjadi perjuangan buruh adalah demi negeri Indonesia.
"Dan tadi kita akhiri, saya ajak semua mari kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan adalah buat kemajuan negeri ini. Karena itu kita sama-sama akhiri dengan menyanyikan bagimu negeri. Menjadi pengingat bahwa ini adalah untuk negeri kita," ungkapnya. (TribunNewsmaker.com/Ninda)