TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah sudah membuat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Melalui Perpres tersebut, kata Mahfud, penanganan Covid-19 harus berjalan seimbang dengan pemulihan ekonomi nasional.

Mahfud mengatakan, di tengah ketidakpastian situasi, penanganan corona harus dilakukan bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Sehingga diharapkan kesehatan masyarakat dan ekonomi terkendali dengan baik.

”Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu ibarat rem dan gas. Jangan terlalu cepat yang satu misalnya kita terlalu ngegas agar Covid-19 terus yang dilawan, namun lupa membangun ekonomi ya,” kata Mahfud saat memberi sambutan dalam acara HUT ke-70 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

"Jadi ini harus berjalan bersama. Karena apa? Karena dengan PC PEN nanti yang ketiga pendidikan juga akan mulai diatur ke sana. Sehingga pemerintah itu mengatakan PC-PEN itu ibarat rem dan gas," imbuhnya.

Mahfud menuturkan, di kalangan dokter pun kebijakan penanganan Covid-19 tak seragam. Bahkan, di tingkat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perbedaan tersebut juga sering terjadi.

Ia menyebut, perbedaan itu merupakan hal yang wajar lantaran corona memang membuat seluruh pihak panik.

Baca juga: Naikkan Imun Cegah Penularan, Jubir Satgas Covid-19 Ajak Masyarakat Berpikiran Terbuka & Positif

Baca juga: Hari Dokter Nasional, Anies Baswedan Ungkap Terima Kasih pada Tenaga Medis yang Rawat Pasien Covid

"Saya minta maaf, di kalangan kedokteran sendiri soal kebijakan menanggulangi Covid-19 ini juga tidak seragam. Ada yang setuju ini, ada setuju itu, dan sebagainya.

Di Bank Dunia kan juga begitu, di WHO, organisasi kesehatan dunia, itu sama-sama sering berbeda satu orang dan orang lain," ujarnya.

"Orang yang sama kadang bicara begini, besoknya beda lagi. Karena memang Covid-19 ini membuat kita panik sekarang ini," lanjutnya.

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tegas dalam penanganan Covid-19. Dia menyebut pemerintah membuka diri terhadap kritik dari kebijakan yang diambil.

"Suka tidak suka pemerintah itu harus mengambil kebijakan, jangan ikut-ikutan. Kangan ikut-ikutan panik lalu tidak membuat kebijakan.

Nah, itu lah yang sekarang kita kerjakan dari sudut kebijakan.

Kita perbaiki bersama-sama melalui kritik masukan dan sebagainya yang kemudian diolah secara institusional pemerintahan," ujarnya.

Terima Kasih

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan dan apresiasinya atas pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan para dokter Indonesia yang berada di garis terdepan dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di tanah air.