TRIBUNNEWSMAKER.COM - Soal & Kunci Jawaban PKN SMA Kelas 10 Kurikulum Merdeka: 15 Soal Latihan Evaluasi Asesmen Bab 3 

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa memahami materi PKN SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka pada materi bab 3 yang membahas tentang
Bhineka Tunggal Ika dengan seksama, dan mengerjakan soal latihan evaluasi asesmen bab 3 PKN SMA kelas 10 pada halaman 111 dengan jujur dan teliti. Ada 15 soal latihan asesmen yang wajib diisi dan dikerjakan oleh para siswa. Kunci jawaban hanya boleh dijadikan referensi belajar siswa untuk mempermudah sarana belajar mengajar. Berikut ini adalah soal dan kunci jawaban latihan asesmen SMA kelas 10 bab 3 pada halaman 111:

Halaman 111 Kurikulum Merdeka

Asesmen Bab 3

Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c

2. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. negara federal
b. negara komunis
c. negara integralistik
d. negara serikat
e. negara sosialis
Jawaban: b

3. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a

4. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d

5. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b

6. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d

7. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e

8. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Jawaban: e

9. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga
Jawaban: c