TRIBUNNEWSMAKER.COM - Jusuf Kalla (JK) resmi berikan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Lantas, seperti apa reaksi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid turut memberikan tanggapannya terkait merapatnya JK ke pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Survei Elektabilitas Jelang Debat Kedua, Prabowo-Gibran Menguat, Anies-Muhaimin Salip Ganjar-Mahfud
Kata Nusron, dukungan yang diberikan JK kepada AMIN adalah bukan hal yang mengejutkan.
Sebab, JK memang kerap dikaitkan dukungannya kepada Anies Baswedan.
"Sejak awal kan memang beliau dukung Pak Anies. Tidak ada kejutan bagi kami," kata Nusron, Rabu (20/12/2023).
Atas hal itu, Ketua DPP Partai Golkar itu menyatakan, tidak mempermasalahkan dukungan itu.
Terlebih kata dia, dukungan dari JK tersebut mutlak hak politik yang bersangkutan.
"Soal dukungan Pak JK kepada Pak Anies itu adalah hak politiknya beliau. Monggo silakan," tukas dia.
Baca juga: TEKA-TEKI Hilangnya 70 Baliho Ganjar-Mahfud di Banten, TPN Langsung Ambil Langkah Tegas Ini
Jusuf Kalla Dukung Pasangan AMIN di Pilpres 2024
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), di pilpres 2024.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).
Husain mengungkapkan dukungan itu disampaikan JK saat melaksanakan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Karena merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan, maka Selasa (19/12),di Makassar, M. Jusuf Kalla, menyampaikan secara terbuka jika dirinya memilih Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar," ungkap Husain.
Husain menyebut, selama ini JK selalu menyampaikan dirinya akan mengambil posisi politik netral, namun sebagai warga negara memiliki hak dalam pilihan politik.