Melansir dari media lokal Israel, permintaan tersebut datang seiring meingkatnya tekanan UE ke Tel Aviv agar menurunkan eskalasi dan skala Perang Gaza.

UE merupakan sumber utama bantuan ekonomi kepada Palestina dan memiliki perjanjian kerja sama komprehensif dengan Israel, mencakup zona perdagangan bebas.

Baca juga: GERTAKAN Indonesia Tolak Keras Rencana Israel Hapus Palestina dari Peta, PBB Terdesak: Dipaksa Tegas

Baca juga: GERTAKAN Rusia Dukung Pembentukan Negara Palestina Bikin Israel Ketar-ketir, AS Bereaksi Tegas!

Faktor ini disebutkan digunakan UE untuk mempengaruhi Israel demi menurunkan instensitas serangan di Gaza.

"Sebuah dokumen yang diusulkan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menguraikan serangkaian “langkah prosedural” yang diyakini mampu membawa perdamaian di Gaza," tulis laporan tersebut.

Langkah ini diyakini juga mampu mewujudkan negara Palestina merdeka, menormalisasi hubungan antara Israel dan Dunia Arab.

Kemudian skenario itu bisa menjamin keamanan jangka panjang di kawasan dan berpusat pada "konferensi persiapan perdamaian".

Rencana tersebut diharapkan menghadirkan “aktor-aktor kunci”, yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Liga Arab, dan PBB.

Peserta akan selalu berhubungan dengan pejabat Israel dan Palestina, yang disebut sebagai “pihak yang berkonflik,” namun tidak diharuskan untuk duduk bersama.

Baca juga: Netanyahu di Ambang Kekalahan, 2 Perwira Kabur, Ribuan Tentara Israel Membangkang, Tolak Ngebom Gaza

Gaza dan Tepi Barat akan diwakili Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bukan Hamas, yang sudah memerintah Gaza sejak 2007.

Terlepas dari segala skenario, Israel akan tetap berniat mengosongkan Gaza dari penduduknya.

Sehubungan rencana perundingan di atas, para pejabat Israel berusaha meyakinkan UE agar membangun sebuah pulau untuk warga Palestina dan mendirikan negara Palestina di sana.

"Ini merupakan upaya lemah untuk mendeportasi negara (dan penduduk) tersebut," tulis JN dalam laporannya terkait niat Israel.

Kemudian, niat Israel ini menunjukkan kalau solusi dua negara yang digaungkan oleh sekutu abadi mereka, Amerika Serikat (AS) tidak masuk hitungan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu secara terbuka menyuarakan penolakannya terhadap kedaulatan Palestina selama masa jabatannya.

Pada Sabtu (20/1/2024), Netanyahu menegaskan, dia tidak akan melepaskan kendali keamanan penuh Israel di bagian barat Sungai Yordan, atau Tepi Barat.