TRIBUNNEWSMAKER.COM - Beberapa Menteri diketahui menjadi saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu Menteri yang menjadi saksi dalam kasus itu adalah Menteri Sosial (mensos) Tri Rismaharini.

Bahkan, peran Tri Rismaharini sebagai Menteri juga sempat dipertanyakan oleh hakim konstitusi Daniel Foekh.

Baca juga: Kode Keras Gerindra Usung Erina Gudono Jadi Calon Bupati Sleman, Berawal dari Aspirasi Masyarakat

Daniel Foekh mempertanyakan peran Risma yang menurutnya minim dalam proses pembagian bansos oleh pemerintah.

Lantas, mengapa Mensos Risma jarang ikut Presiden Jokowi bagikan Bansos ke masyarakat?

Kemudian Risma memberikan jawabannya saat hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Risma pun menjelaskan, ia bakal turut turun ke lapangan jika tengah terjadi sengketa perselisihan di mana memang ada pihak yang perlu ditolong.

"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, itu memang orangnya harus saya tolong," ujar Risma.

Dalam sidang, hakim konstitusi Daniel Foekh mempertanyakan peran Risma yang menurutnya minim dalam proses pembagian bansos oleh pemerintah.

Beda hal dengan Menko PMK, Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK, ikut membagi-bagi perlinsos (perlindungan sosial), yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali," ujarnya Daniel.

"Nah, Kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih, ada apa nih bu Mensos? ," sambungnya.

Sidang Dugaan Kecurangan Pemilu, Menteri Jokowi Bingung Ditanya Hakim: Pernah Dapat Tugas Aneh-aneh?

 Hadiri pemanggilan Mahkamah Konstitusi (mk) di sidang dugaan kecurangan Pilpres 2024, salah satu menterinya Presiden Jokowi bingung ditanya hakim: Pernah dapat tugas aneh-aneh?

Sosok hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang melontarkan pertanyaan itu adalah Arief Hidayat.

Ia bertanya kepada saksi sidang sengketa Pilpres 2024 soal keanehan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menteri yang dijadikan saksi di persidangan. 

Pertanyaan itu dilayangkan Arief Hidayat kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat sidang gugatan Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Arief Hidayat bertanya apakah selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi pernah memerintahkan tugas yang aneh-aneh.

Hakim kemudian langsung menjelaskan bahwa tugas aneh-aneh seperti tugas yang di luar tupoksi.

“Aneh itu di luar tupoksi,” terang Arief Hidayat.

Muhadjir Effendy kemudian menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menugaskan perintah di luar tupoksi.

“Setahu saya tidak ada,” jawab Muhadjir.

Sebelumnya Muhadjir Effendy mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser.

Hal itu diungkapkan Muhadjir saat menjadi saksi di sidang gugatan Pilpres 2024 pada Kamis (5/4/2024) seperti dikutip dari Kompas.com.

Kata Muhadjir, Jokowi kerap mewanti-wanti agar tidak boleh ada proyek yang mangkrak ketika ia hendak lengser dari jabatan presiden.

Maka dari itu kata Muhadjir, Jokowi kerap mengunjungi daerah-daerah di akhir pemerintahannya.

"Karena itu sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari lima titik," kata Muhadjir.

Hal ini disampaikan Muhadjir menjawab pertanyaan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) soal pertimbangan dalam menentukan daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh Jokowi.

Kata Muhadjir, Jokowi mengunjungi daerah-daerah yang biasanya terdapat proyek strategis nasional (PSN).

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi pasti ingin memastikan proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sudah tuntas.

Muhadjir juga menjelaskan bahwa kegiatan Jokowi membagikan bansos di setiap kunjungan daerah juga bertujuan untuk memastikan program terlaksana dengan baik sekaligus mendapat umpan balik dari masyarakat.

"Karena itu sering mesti kita undang kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," kata dia. (TribunNewsmaker.com/Tribunnews.com)