TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kalah di Pilpres 2024, PDIP kini fokus ke Pilkada bulan November mendatang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya sudah move on dari kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Nasib 2 Capres Usai Kalah dari Prabowo, Ganjar Bergantung PDIP, Anies Dipertimbangkan Maju Pilkada

Hal itu disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat memberikan pengarahan di Rapat Konsolidasi DPC PDI-P Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (27/4/2024).

Hasto menekankan para kader PDI-P untuk fokus menyiapkan langkah strategis memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bulan November mendatang.

"Partai move on, tetap bergerak ke depan, partai menyiapkan langkah-langkah strategis termasuk di dalam agenda yang sebentar lagi akan kita hadapi pada 27 November 2024 dengan Pilkada Serentak," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/4/2024).

Dia mengatakan, kunci utama PDI-P menghadapi Pilkada November mendatang adalah soliditas di seluruh jajaran partai.

Artinya, para elite harus solid. Dalam konteks itu, Hasto mengatakan jangan sampai ada lagi pihak yang mengaku sahabat tetapi sebenarnya adalah pengkhianat.

Baca juga: Sinyal Kuat Anies Jadi Menteri di Pemerintahan Baru, Pernah Dialami Prabowo saat Kalah dari Jokowi

"Karena ini ada yang mengaku sahabat, tapi malah mendemo kantor partai. Itu pengkhianat, bukan sahabat," tegas Hasto.

Dia juga mengingatkan bahwa akan ada beberapa proyek politik yang mencoba membelah soliditas PDI-P melalui politik devide et impera.

Oleh karena itu, semua kader harus solid dalam menghadapi pilkada.

“Dalam pilkada pasti ada yang namanya vested interest, ada kepentingan-kepentingan, bahkan kadang kepentingan orang per orang. Maka, akan ada upaya bagaimana mengganggu soliditas PDI-P," ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan satu poin terkait situasi demokrasi saat ini.

Menurut dia, di dalam menghadapi keguncangan demokrasi yang terjadi saat ini, setiap kader harus selalu mengingat bahwa kebenaran ada di rakyat arus bawah.

“Sebab, nurani paling jernih itu ada di arus bawah. Karena itu belajar dari pemilu, setiap kader harus tunjukkan watak sejatinya. Sebab, ujian itu adalah bukan ketika berjuang berusaha menjadi pemimpin, tapi ujian sebenarnya adalah ketika sudah memegang kekuasaan itu,” tutur Hasto.

Diketahui, capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDI-P kalah dalam Pilpres 2024.

Mereka menempati urutan terakhir dari total tiga kandidat yang ada. Mereka hanya meraup 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu tertinggal jauh dari capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Gugatan sengketa hasil pilpres yang dilayangkan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin juga telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada Rabu (24/4/2024), KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029.

Kalah dari Prabowo di Pilpres 2024, Ganjar Disebut Akan Dapat Tugas Baru dari PDIP, Ketua Partai?

Kalah dari Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 9Pilpres) 2024, Ganjar Pranowo disebut akan mendapatkan tugas baru dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Dalam pernyataanya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mendapatkan tugas baru dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Lantas, tugas baru apa yang diberikan PDIP kepada Ganjar Pranowo?

Baca juga: Nasdem Merapat ke Kubu Prabowo, PDIP dan PKS Diprediksi Sulit Kompak Jika Jadi Oposisi: Bertentangan

"Ya nanti akan ada penugasan-penugasan (untuk Ganjar) yang diputuskan oleh Ibu Mega," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com.

Hasto tidak menyebutkan tugas apa yang diberikan kepada Ganjar.

Namun, ia memastikan Ganjar tidak akan dicalonkan sebagai kepala daerah karena sudah dua periode menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

Menurut Hasto, Megawati akan memberikan tugas kepada Ganjar karena kader PDI-P tidak boleh padam semangatnya.

Baca juga: Terungkap Motif Lain PKS Tak Sudi Jagokan Anies di Pilgub DKI 2024, Agar Diterima Gerbong Prabowo?

"Kita diajarkan untuk tidak pernah padam di dalam semangat juang itu, Pak Ganjar juga memenuhi kualifikasi itu maka dicalonkan oleh Bu Mega," kata dia.

Selain Ganjar, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD serta Andika Perkasa dan Andi Widjajanto yang masuk dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud juga akan mendapat tugas dari Megawati.

Hasto memberi sinyal bahwa Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman mereformasi hukum serta dikenal sebagai tokoh antikorupsi dan berintegritas.

"Kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya nih, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu," kata Hasto.

Peluang PDIP Gabung ke Prabowo-Gibran Setelah Gugatan Ganjar Ditolak MK, Pengamat: Nilai Jual Hilang

Putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah dibacakan pada Senin (22/4/2024).

MK menolak semua gugatan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Putusan MK menyatakan kemenangan Prabowo-Gibran Rakabuming sah sebagai capres cawapres terpilih.

Kini giliran Prabowo-Gibran fokus untuk membentuk susunan kabinet.

Hal ini tentu terkait dengan partai mana yang akan menjadi koalisi dan oposisi.

PDIP menjadi partai politik yang disoroti setelah pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024.

Adapun PDIP mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Melihat realita politik seperti itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai PDIP akan menjadi kontraproduktif apabila memutuskan bergabung dengan di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ganjar-Mahfud kalah hingga mengajukan gugatan ke MK soal hasil pilpres, namun gugatan mereka ditolak.

Baca juga: Masih Belum Terima, PDIP Lanjut Gugat Hasil Pilpres ke PTUN, Hasto: MK Gagal Jalankan Fungsinya

“Saya kira ketika PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan bisa memantik kontrakproduktif,” kata Lili dalam siaran Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Apalagi, menurut dia, PDIP kerap melontarkan pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pemilu tahun ini.

Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut membuat surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres.

“Sampai-sampai kemudian Ketua Umum Megawati sendiri menjadi amicus curiae,” ucap Lili.

Oleh karenanya, Lili menilai PDIP akan sangat ironis jika akhirnya bergabung setelah MK menolak gugatan yang diajukan Ganjar-Mahfud.

“Menjadi ironis ketika kemudian setelah pasca putusan MK ini, PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi akan menjadi kontraproduktif,” katanya.

Selain itu, ia berpandangan PDIP juga tidak akan memiliki nilai jual yang tinggi apabila bergabung dengan koalisi pemerintahan selanjutnya.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini pun mencontohkan kesuksesan PDIP sebagai partai usai menjadi oposisi di era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Terungkap Isi Amicus Curiae yang Diajukan Megawati ke MK, Berkaitan Sengketa Pilpres, Ini Poinnya

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Kota Tangsel, Adi Prayitno. (tribunnews.com)

“Ketika PDIP menjadi oposisi kan memberikan banyak keuntungan ketika dulu pada masa Pak SBY gitu kan, 10 tahun,” ujar Lili.

“Yang kemudian PDIP menjadi pemenang, terus kandidatnya terpilih menjadi presiden," imbuhnya.

"Jadi ada nilai jualnya, ketika PDIP bergabung nggak ada lagi nilai jualnya,” tegas Lili.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, mengatakan posisi PDIP sangat bergantung dengan relasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Saat ini hubungan antara PDIP dengan Jokowi sudah putus akibat urusan politik.

Sebab PDIP dalam Pilpres 2024 mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Adi, PDIP juga diperkirakan bakal tertarik diajak bekerja sama dalam pemerintahan oleh Prabowo-Gibran, jika terjadi keretakan antara Jokowi dengan Prabowo.

"Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDIP di masa yang akan datang tentu sangat tergantung dengan hubungan politik Jokowi dan Prabowo," kata Adi dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (22/4/2024).

Menurut Adi, jika hubungan Jokowi dan Prabowo terus harmonis maka hal itu justru menjadi tembok psikologis bagi PDIP.

"Tapi kalau kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak baik-baik saja, di situlah ada celah," ucap Adi.

Sebelumnya diberitakan, proses perkara sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah berakhir.

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Beberapa dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum antara lain terkait politisasi bantuan sosial, cawe-cawe, atau intervensi Presiden Joko Widodo, serta pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," ucap hakim.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)