TRIBUNNEWSMAKER.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beri sinyal gabung kubu Prabowo Subianto. Bahkan petinggi PKS juga mengatakan jika tak masalah jika harus di dalam pemerintahan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Seperti diketahui, Keputusan PKS akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

Baca juga: Kondisi Indonesia di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Diprediksi Sangat Kuat di Parlemen & Minim Oposisi

Akan tetapi PKS akan siap jika hasil musyawarah Majelis Syura dan DPTP menyepakati berada di luar pemerintahan.

Jazuli Juwaini menjelaskan, PKS sudah punya pengalaman baik berada di pemerintah maupun di luar pemerintah.

Di dua periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PKS berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.

Kemudian dalam dua periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo, PKS berada di barisan oposisi.

"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa SBY dan 10 tahun oposisi di masa Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi kita siap, kita lihat dinamikanya," uajr Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024).

Baca juga: PKB & PPP Mulai Susun Strategi Menangkan Pilgub Jatim, Jagoannya Masih Dirahasiakan: Hampir Sepakat

Jazuli menjelaskan, meski siap berada di luar pemerintahan, PKS adalah partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

PKS, lanjut Jazuli, juga tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.

Ia menilai kompetisi Pemilu 2024 telah selesai, untuk itu seluruh elemen harus kembali kepada satu tujuan dan bersatu bekerja sama membangun bangsa.

Adapun posisi PKS dalam satu tujuan membangun bangsa tidak harus dibatasi dengan berada di pemerintah.

Di luar pemerintah PKS tetap bekerja sama dengan siapapun, karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ujarnya.

"Kapan waktunya? Tunggu saja, toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," pungkas Jazuli.