Hal ini dikatakan Asisten IV Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DR. H. Ruslan Abu., SH., MH saat membuka Bimtek Penerapan e-Government di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, (26 April 2016).

Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang.

Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik, artinya dalam era teknologi informasi ini, informasi telah dihubungkan dengan sebuah gerbang “gateway” yang terintegrasi.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Ricky Paat mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tanggung jawab selaku instansi teknis Pembina sektor komunikasi dan informatika sekaligus sebagai perwujudan dukungan nyata Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai anggota Lembaga Pelatihan Tingkat Asean and Pacific Training Center of Information and Communication Technology for Development (ATC ICT) dalam mengimplementasikan modul-modul pelatihan (ATC ICT) di Indonesia.

Bimtek berlangsung selama 4 hari dari tanggal 26-29 April 2016 di Hotel Aryaduta Makassar dan akan diisi dengan pemaparan dengan tim instruktur dari Universitas Indonesia.

Jumlah peserta kurang lebih 60 orang utusan dari 25 Provinsi dan 9 kab/kota.

Baca juga: 20 Soal & Kunci Jawaban VCAT Kampus Mengajar Terbaru: Tantangan Kampus Merdeka di daerah Terpencil

Soal:

Kemukakan dan analisislah relevansi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan nawacita pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah!

Jawaban:

Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penerapan e-Government

Relevansi Kebijakan dengan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo

Kebijakan Bimtek Penerapan e-Government ini sangat relevan dengan nawacita pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam beberapa aspek utama:

• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:

Nawacita ke-2: "Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya".

Analisis: Dengan meningkatkan literasi dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi, pelayanan publik dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.