Baca tanpa iklan
Makanya bersama TAPD menyelaraskan apakah program ini sudah ada di APBD, kalau sudah ada tinggal menyesuaikan saja.
"Misalnya, Gubernur terpilih berjanji dengan masyarakat anak-anak SMA di Riau seragamnya disiapkan dalam APBD, makanya diselaraskan apakah ada atau tidak dianggarkan,"tegas Asri.
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan tak berencana menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan denda tunggakan pajak.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara buka bersama di kantor DPD Partai Nasdem Riau di Pekanbaru pada Rabu (26/3/2025).
Abdul Wahid menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut.
Ia mengatakan khawatir pengampunan pajak yang terlalu sering justru akan mendorong masyarakat enggan membayar pajak.
Mereka berharap bisa menunggu kesempatan pengampunan berikutnya.
"Kita di 2023 sudah ada pengampunan pajak. Saya buka catatan sejarahnya, Riau sudah 3 kali pengampunan pajak. Pernah di 2019, kemudian 2023. Kalau 2024 ada pengampunan pajak, akhirnya semua orang tak mau bayar, nunggu pengampun," ungkap Wahid.
Meski demikian, Wahid mengakui bahwa pemberian pengampunan pajak bukanlah hal yang sepenuhnya dihindarinya.
Namun, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara tertib.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak harus dipikirkan dengan matang agar tidak menciptakan kebiasaan buruk di kalangan wajib pajak.
"Nanti akan tertrigger dia tidak bayar pajak. Tak bayar pajak kita ampunkan, tidak bayar pajak kita ampunkan. Artinya harus kita pikirkan ulang juga pengampunan pajak itu gimana bentuknya, lagi saya exercise. Lagi saya lakukan pendekatan. Yang penting bagi saya itu adalah pembiayaan pemerintah ini bisa dicari dengan berbagai sumber," jelas Wahid.
Melalui pertimbangan ini, Gubernur Wahid menunjukkan komitmennya untuk mendorong kesadaran pajak di kalangan masyarakat Riau sambil tetap mempertimbangkan kebijakan yang ada.
Sebelumnya, beberapa daerah telah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dimulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan belakangan Banten yang juga berencana menggelar program serupa.