Dedi Mulyadi Janji Bansos Rp 500 Ribu Buat Pria Jabar Berhenti Bikin Anak, Pengamat: Tak Ada Etika

Dedi Mulyadi janjikan Bansos Rp 500 ribu buat para suami di Jawa Barat yang berhenti 'bikin anak' lewat vasektomi, pengamat: Tak ada etika, langgar HAM

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, mengkritik wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan program KB vasektomi sebagai salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Menurut Yogi, gagasan tersebut tidak etis dan bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tidak ada etika kebijakan. Boleh saja itu rasional, tapi tidak ada etikanya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia," ujarnya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

Dedi sebelumnya mewacanakan pemberian insentif sebesar Rp500 ribu bagi suami yang bersedia menjalani vasektomi. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di Jawa Barat.

Namun, Yogi menilai pendekatan semacam itu justru mengarah pada bentuk pemaksaan terselubung.

"Yang siap (vasektomi) dikasih uang Rp500 ribu. Saya pikir itu seperti ada unsur pemaksaan. Itu sudah melanggar hak asasi manusia," katanya menegaskan.

Cara Hubungan Suami istri tak berujung kehamilan

Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

"Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya."

"Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk," terangnya.

Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.