Di Indonesia, perbuatan ini bisa masuk ke dalam kategori pencemaran nama baik atau fitnah sesuai KUHP pasal 310–311. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda. Jadi, meski berbeda istilah, substansinya sama: melarang fitnah dan menjaga kehormatan seseorang.

4. Mencuri (Sariqah)
Dalam fikih, pencurian yang memenuhi syarat hudud dikenai hukuman potong tangan. Namun, syaratnya sangat ketat, misalnya barang curian bernilai, diambil dari tempat aman, dan bukan karena darurat.

Di Indonesia, pencurian diatur dalam KUHP pasal 362–367 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Jadi, bedanya adalah pada bentuk sanksinya: Islam lebih menekankan efek jera permanen, sedangkan Indonesia memberikan hukuman kurungan.

5. Menyamun dan Merampok (Hirabah)
Dalam Islam, menyamun/perampokan di jalanan disebut hirabah, dan hukumannya sangat berat: bisa berupa potong tangan dan kaki secara bersilang, bahkan hukuman mati, tergantung tingkat kejahatan (misalnya jika sampai membunuh).

Di Indonesia, perampokan termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (KUHP pasal 365) dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati jika mengakibatkan korban meninggal. Dalam hal ini, hukuman di Indonesia relatif mendekati konsep hudud, meskipun mekanismenya berbeda.

Kontekstualisasi
Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

• Hukum Islam (hudud) menekankan pada hukuman yang bersifat tegas dan tetap, dengan tujuan memberi efek jera dan menjaga kehormatan serta keamanan masyarakat.
• Hukum positif di Indonesia lebih menekankan pada pemidanaan berupa penjara atau denda.
• Hukuman ini bersifat fleksibel, karena dipengaruhi oleh asas kemanusiaan dan kondisi masyarakat modern.
• Beberapa kasus seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan memiliki kesamaan tujuan antara hukum Islam dan hukum Indonesia, yaitu melindungi nyawa dan harta masyarakat dengan ancaman hukuman berat.
• Namun, dalam kasus zina dan minum minuman keras, hukuman di Indonesia lebih ringan dibanding hudud Islam, karena sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya berdasarkan syariat, melainkan hukum nasional yang bersumber dari warisan Belanda (KUHP).

*) Disclaimer:

• Kunci jawaban Fikih di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
• Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnewsmaker.com/Vidakurnia/Tribunnews.com/Rinanda)