TRIBUNNEWSMAKER.COM - Karier Benny Rhamdani pernah gemilang, dari DPRD hingga dipercaya Jokowi memimpin BP2MI.

Namun, kini Sekjen DPP Hanura itu harus duduk di kursi pemeriksaan polisi.

Ia dituding berutang Rp10 miliar saat pilkada, meski ia bersikeras tak pernah menerima uang itu.

Baca juga: Sosok MIP, Kacab Bank BUMN yang Tewas Dibunuh di Cikarang Bekasi, Dikenal Baik & Mudah Bergaul

Benny Rhamdani diperiksa bersama istrinya Sri Tanti Angkara di ruang penyidik Subdit Tipikor Polda Sulut, Rabu (20/8/2025) kemarin.

Dilansir dari Tribun Kotamobagu, kasus yang mendera Benny Rhamdani ini terjadi saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 lalu.

Saat itu, Sri Tanti Angkara maju sebagai calon Wakil Wali Kota di Kotabagu bersama Nayodo Koerniawan yang merupakan calon Wali Kota.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024 tersebut, seorang pengusaha berinisial DD mengaku uangnya dipinjam sebesar Rp 10 miliar.

Namun, Benny Rhamdani dan istrinya mengaku tidak pernah meminjam uang sebesar Rp 10 miliar tersebut.

Ia juga membantah pernah menerima uang tersebut.

"Yang jelas saya dan istri tidak pernah melihat dan menerima sepersen pun dari uang itu," kata Benny Rhamadani di rumahnya usai pemeriksaan.

Benny mengatakan, dirinya sampai hari ini tidak pernah melihat uang yang disebutkan oleh pelapor.

Bahkan, ia dan istrinya tidak pernah menjaminkan apapun kepada orang lain.

"Istri saya punya sertifikat, mau rumah atau kebun. Tapi apakah yang dijaminkan itu sertifikat kami? Kan bukan. Kalau kami meminjam uang, pasti sertifikat saya yang dijaminkan," kata Benny Rhamdani.

Meski membantah, ia tak menampik bahwa ketika Pilkada 2024, ada pihak yang menawarkan untuk membantu kemenangan istrinya saat pemilihan tahun lalu.

"Makanya saya juga merasa aneh jika awalnya dikatakan membantu, kok sekarang jadi pinjaman," tegasnya.