Hancur Dibakar Perusuh saat Demo, Gedung DPRD & Pemkot Pekalongan Dibangun Ulang, Anggaran Rp90 M

Hancur Dibakar Perusuh saat Demo, Gedung DPRD & Pemkot Pekalongan Dibangun Ulang, Anggaran Rp90 M

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan membangun kembali gedung pusat pemerintahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang luluh lantak setelah peristiwa kebakaran besar akibat ulah perusuh dalam rangkaian demonstrasi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 lalu.

Kondisi bangunan saat ini benar-benar memprihatinkan, sebab yang tersisa hanyalah puing-puing, besi yang melengkung karena panas, serta dinding-dinding yang hangus terbakar.

Tiga bangunan utama yang menjadi simbol pemerintahan Kota Pekalongan habis dilalap api, hingga hanya menyisakan kerangka hitam gosong dan reruntuhan.

Bangunan yang dimaksud meliputi Gedung DPRD Kota Pekalongan dengan luas 3.886 meter persegi, Gedung Sekretariat Daerah Kota Pekalongan seluas 2.679 meter persegi, serta Gedung Kantor Wali Kota Pekalongan dengan luas 1.704 meter persegi.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kondisi kerusakan yang parah tidak memungkinkan dilakukan renovasi sebagian.

“(Gedung pemerintahan Kota) Pekalongan ini masuk bangunan yang rusak berat, mau tidak mau harus dirubuhkan dan dibangun kembali,” kata Dody Hanggodo dalam keterangannya pada Senin (8/9/2025).

Ia menekankan, keberadaan kantor pemerintahan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi jalannya roda birokrasi dan pelayanan publik.

“Saya tidak mau seorang kepala daerah tidak punya kantor, jadi kita berusaha mengerjakan secepat mungkin,” sambungnya dengan nada tegas.

Dody juga memberikan instruksi khusus agar proses rehabilitasi gedung-gedung pemerintahan di Kota Pekalongan yang mengalami kerusakan berat bisa diselesaikan lebih cepat dari jadwal normal.

Baca juga: Rumah Dinasnya Dibakar Habis, Emil Dardak dan Arumi Bachsin Masih Bisa Bersyukur: Alhamdulillah

Kementerian PU memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kerusakan ini berada di kisaran Rp80 miliar hingga Rp90 miliar, meskipun angka tersebut masih berupa estimasi awal.

Ia menambahkan, perhitungan anggaran secara rinci dan detail akan dilakukan setelah asesmen teknis lebih lanjut di lapangan selesai dikerjakan oleh tim ahli.

Menurut perencanaan sementara, target penyelesaian pembangunan kembali seluruh gedung pemerintahan Kota Pekalongan dipatok hingga akhir 2026.

Namun, Dody menegaskan bahwa ia meminta target itu dipercepat agar proses pembangunan bisa selesai jauh sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

“Tadi dikatakan targetnya selesai akhir 2026, tetapi saya minta untuk lebih dipercepat sebelum itu selesai,” ujar Dody lagi.

Baca juga: Ruang Kerja Emil Dardak Dibakar & Dijarah Massa, Arumi Bachsin Ungkap Kondisi: Kita Jaga Bersama

Untuk memperlancar proses, Dody menugaskan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, agar segera berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kota Pekalongan.

Koordinasi ini mencakup langkah-langkah asesmen teknis, perencanaan desain, hingga persiapan konstruksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan, proses perencanaan harus menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti fungsi pelayanan publik, standar keamanan bangunan, serta desain yang efisien dan berkelanjutan.

Dody menambahkan bahwa langkah percepatan ini bukan hanya inisiatif kementeriannya, tetapi juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pusat harus membereskan, jadi kita harus bergerak cepat,” ucap Dody, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memulihkan kembali fasilitas umum yang hancur.

Dengan adanya rencana percepatan pembangunan ulang ini, masyarakat Pekalongan diharapkan bisa segera mendapatkan kembali pusat pelayanan pemerintahan yang representatif dan layak digunakan.

(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews)