Abenk Curhat Izin Masjid Tersandung Birokrasi Garut, Dedi Mulyadi Sentil Putri Karlina Sang Mantu

"Masyarakat harus datang? Nggak bisa nelepon atau ada hotline?" tanya Abenk lagi.

Lewat keterangannya, Abenk mengajukan PBG dan SLF untuk pembangunan masjid wakaf di atas tanah wakaf di Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.

Namun, Satpol PP Kabupaten Garut dan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi lokasi pembangunan masjid.

Mereka mengatakan harus ada PBG dan SLF jika ingin membangun masjid wakaf.

Alih-alih hanya sekadar mengingatkan, LSM itu justru mengirimkan surat pemberitahuan unjuk rasa apabila Abenk tak mengajukan PBG dan SLF.

Dalam surat pemberitahuan itu, tercantum akan ada 500 massa yang turun aksi pada 18 September 2025.

"Lokasi kami sudah didatangi oleh Satpol PP Garut dan salah satu LSM yang mengharuskan membuat masjid wakaf harus ada izin PBG dan SLF yang di mana kalo tidak ada izin tersebut maka akan ada konsekuensi yang akan kami terima (aksi unjuk rasa)" tulis Abenk.

Untuk menghindari hal tersebut, Abenk pun segera mengurus perizinan PBG dan SLF.

Namun sayang, menurut Abenk, pelayanan publik Kabupaten Garut masih jauh dari kata baik.

"Sebagai warga negara yang baik maka kami harus patuh pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu saya mengurus perizinan tersebut."

"Tetapi, di luar ekspektasi, ternyata begitu buruknya pelayanan publik di Kabupaten Garut, mulai dari sistem sampai para petugas outlet/counter Dinas PUPR yang jauh dari profesional," jelasnya.

(TribunNewsmaker/Tribunnews)