Rumor Pergantian Kapolri, Istana Bantah, Jenderal Listyo Sigit Masih Jabat: Jawab Isu dengan Fakta

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengapresiasi sikap resmi yang diambil oleh Istana Negara dalam merespons isu liar mengenai pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Ia menilai bahwa langkah tersebut merupakan keputusan politik yang sangat tepat, bahkan krusial, dalam rangka menjaga kestabilan nasional serta mencegah munculnya gejolak kepercayaan di tengah masyarakat.

Haidar menyoroti bahwa beredarnya rumor mengenai rencana pergantian Kapolri yang tidak disertai dengan dasar hukum atau sumber yang sah, dapat menimbulkan dampak serius terhadap legitimasi institusi Polri.

Lebih jauh, hal tersebut juga bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mekanisme negara yang sah.

“Di tengah riuhnya spekulasi yang sengaja digoreng untuk menciptakan delegitimasi, klarifikasi resmi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Polri tidak bisa dijadikan alat transaksi politik maupun komoditas gosip publik,” ujar Haidar dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu malam, 13 September 2025.

Baca juga: Isu Pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Semakin Berhembus Kencang, Siapa Penggantinya?

Pernyataan tegas dari Haidar ini muncul sebagai respons terhadap berbagai spekulasi yang muncul di ruang publik, yang menyebutkan bahwa akan ada pergantian Kapolri dalam waktu dekat.

Isu tersebut bahkan berkembang tanpa adanya penjelasan atau sinyal resmi dari pihak Istana, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat maupun di internal Polri sendiri.

Lebih lanjut, Haidar menegaskan bahwa dalam sistem negara hukum, setiap proses pergantian pejabat tinggi, termasuk Kapolri, haruslah berlandaskan pada regulasi dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Ia menolak anggapan bahwa jabatan sekelas Kapolri bisa ditentukan hanya berdasarkan opini publik, rumor politik, atau prediksi sepihak.

“Klaim bahwa bulan depan ‘pasti’ ada pergantian Kapolri tanpa landasan hukum maupun sinyal resmi dari pemerintah menimbulkan kesan seolah pengelolaan jabatan Kapolri hanyalah transaksi politik jangka pendek,” tambahnya.

Menurut Haidar, posisi Kapolri bukan hanya jabatan administratif biasa, melainkan simbol penting dari penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional.

Oleh karena itu, penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan justru dapat mengganggu fokus dan konsentrasi kerja aparat di lapangan.

Ia juga mengingatkan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan menegakkan supremasi hukum.

Maka dari itu, ketenangan dan kestabilan di tubuh institusi tersebut harus dijaga dari gangguan informasi palsu yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Penyebaran rumor tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh institusi dan mengganggu fokus kerja aparat,” pungkasnya.