Heboh! Video Prabowo di Bioskop Gegerkan Publik, Istana Santai: Tak Langgar Aturan, Hal yang Lumrah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Publik dihebohkan dengan tayangan singkat program Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop.

Cuplikan prestasi hingga program andalan ditampilkan sebelum film dimulai, menuai pro dan kontra.

Istana pun buka suara, menegaskan hal itu lumrah selama tak melanggar aturan yang berlaku.

Viral di media sosial, sebuah video pendek berisi program-program terobosan Presiden RI Prabowo Subianto diputar di bioskop.

Penayangan video tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Dalam video yang beredar, terlihat menampilkan cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo Subianto. 

Dalam narasi video itu, termuat narasi dan angka soal berbagai pencapaian program, seperti 21.760.000 ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 dan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

"Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 20.000.000 Penerima Manfaat," bunyi tulisan yang berada dalam video viral tersebut. 

Selanjutnya, ada juga narasi sebanyak 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan. 

Selain itu, narasi 100 Sekolah Rakyat telah diluncurkan.

Setelah pemutaran video, terlihat peringatan dari pihak bioskop agar penonton tidak merekam film. Setelah itu, barulah film ditayangkan.

Merespons hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, penyampaian pesan di ruang-ruang publik merupakan hal lumrah.

Dia menegaskan, hal itu tak menjadi persoalan sepanjang tak ada aturan yang dilanggar.

"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," kata Prasetyo, Minggu (14/9/2025).

Sosok Jenderal Listyo Sigit, Kapolri Didesak Mundur, Dipertahankan Prabowo, Bantah Isu Pergantian

Belakangan ini, publik diramaikan dengan isu panas terkait kemungkinan pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Isu tersebut mulai bergulir kencang di kalangan media dan ruang-ruang publik, menyusul kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada DPR RI berisi usulan penggantian Kapolri.

Namun, baik pihak Istana maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas membantah kabar tersebut.

Mereka menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi ataupun surat dari Presiden terkait rencana pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Spekulasi tentang perombakan di tubuh Polri mencuat tak lama setelah gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi pada 28 Agustus lalu.

Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi sorotan nasional setelah munculnya tuntutan pembubaran DPR RI dari sejumlah elemen masyarakat.

Aksi protes yang melibatkan ribuan massa itu menjadi titik balik meningkatnya tekanan terhadap institusi Polri.

Baca juga: Rumor Pergantian Kapolri, Istana Bantah, Jenderal Listyo Sigit Masih Jabat: Jawab Isu dengan Fakta

Tragedi memilukan pun terjadi di tengah demonstrasi tersebut.

Sebuah kendaraan taktis milik Brimob Polri dilaporkan melindas seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan.

Peristiwa tragis ini menyebabkan korban kehilangan nyawa dan memicu gelombang kemarahan publik yang luas.

Dampak dari kejadian tersebut langsung terasa. Kecaman terhadap aparat keamanan, khususnya Polri, meningkat tajam.

Protes masyarakat mengarah langsung pada kepemimpinan Kapolri, yang dinilai gagal mengendalikan situasi di lapangan.

Dalam situasi penuh tekanan ini, mulai beredar kabar bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya, atau bahkan akan diberhentikan oleh Presiden.

DPR dan Istana Membantah

Pihak Istana dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto mengirim surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bantahan istana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi.

Sementara DPR dibantah langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi mengatakan rumor Presiden Prabowo mengirim surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri dipastikan tidak benar alias hoaks.

"Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," ujar Prasetyo Hadi kepada awak media, Sabtu (13/9/2025).

Surpres yaitu dokumen resmi yang dikirimkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada lembaga negara lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menyampaikan usulan, pemberitahuan, atau permintaan persetujuan terkait kebijakan atau penunjukan pejabat publik.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan saat ini Prabowo belum mengirimkan surpres apapun mengenai pergantian Kapolri. Hal ini juga selaras dengan pernyataan pimpinan DPR.

"Jadi belum ada supres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana juga sudah disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surpres (surat presiden) terkait pergantian Kapolri.

Ia menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (13/9/20225).

Serupa, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pasalnya, beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat terkait pergantian Kapolri ke DPR RI.

“Iya, kita kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalaupun ada ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir.

Menurutnya, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sudah diatur dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

"Dari undang-undang kan menyebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu kan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, kalaupun ada surat itu ya itu sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

“Begitu juga nama-nama yang menyebar. Katanya ada inisial D, ada inisial S. Kita nggak ngerti juga itu siapa kan. Jadi, apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kita nggak ngerti,” ucapnya.

Karena itu, ia menekankan hingga kini DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut. 

“Jadi, intinya kita belum dapat validasi soal ini. Tapi sekali lagi itu kewenangannya presiden,” kata Nasir.

Biodata Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. adalah seorang perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Di Polri, Listyo Sigit Prabowo mengemban jabatan yang paling tinggi.

Jenderal bintang empat ini menduduki posisi sebagai Kepala Polri atau Kapolri.

Listyo Sigit sudah mengisi kursi jabatan sebagai Kapolri sejak 21 Januari 2021.

Kala itu, menggantikan posisi Jenderal Polisi Idham Azis.

Sepanjang kariernya, Listyo Sigit juga pernah menjabat sebagai Kapolres Sukoharjo, Kapolresta Surakarta, Kapolda Banten, Kadiv Propam Polri, hingga Kabareskrim Polri.

Rekam jejak Listyo Sigit juga tak main-main.

Ia berhasil menjadi Kapolri termuda kedua dalam sejarah setelah Jenderal Tito Karnavian.

Baca juga: Isu Pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Semakin Berhembus Kencang, Siapa Penggantinya?

Kehidupan pribadi

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada tanggal 5 Mei 1969.

Ia memiliki istri yang bernama Juliati Sapta Dewi Magdalena.

Listyo Sigit Prabowo menganut agama Kristen Protestan.

Itu menjadikannya Kapolri yang beragama Kristen Protestan kedua dalam sejarah setelah Widodo Budidarmo.

Listyo Sigit dan Juliati dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Cornelius Krshna Satya Patria Wardhana.

Ayah Sigit yakni bernama Mayor Adm (Purn) Sutrisno, sedangkan ibunya bernama Hendrina Hitijahubessy.

Pendidikan

Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Di Akpol, ia satu angkatan dengan peraih Adhi Makayasa (1991) yakni Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil.

Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain PTIK (1998), S-2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2005), Sespim (2006), dan Lemhannas (2017).

Perjalanan karier

Karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

Sigit tercatat mengawali kariernya sebagai Pamapta Polres Metro Tangerang pada tahun 1991.

Setelah itu, jenderal asal Ambon ini sempat menduduki posisi sebagai Kanit II Satreskrim Polres Metro Tangerang (1993), Danton Taruna Akpol, Danpi Taruna Akpol, Kabag Ops Polres Metro Tangerang (1998), Kapolsek Duren Sawit (1999), dan Kapolsek Tambora (2003).

Sigit juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat (2005), Kabag Dalpers Ropers Polda Metro Jaya, Kapolres Pati (2009), Kapolres Sukoharjo (2010), Wakapolrestabes Semarang, dan Kapolres Kota Surakarta (2011).

Karier Listyo Sigit makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sultra.

Satu tahun kemudian, Sigit dipercaya untuk menjadi Ajudan Presiden RI Joko Widodo.

Pada tahun 2016, Listyo Sigit kemudian diangkat sebagai Kapolda Banten.

Tak lama setelah itu, ia kemudian diamanahkan untuk menjabat sebagai Kadiv Propam Polri pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, Listyo Sigit Prabowo dipercaya menjadi Kabareskrim Polri.

Barulah di tahun 2021 Jenderal Sigit diangkat sebagai Kapolri.

Harta kekayaan

Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13,1 miliar.

Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 30 Maret 2024.

Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

I. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 670.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

2. MOBIL, SUV FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 975.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.337.178.264

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 13.132.178.264

II. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 13.132.178.264

(TribunNewsmaker.com/WartaKotalive.com)