Breaking News:

Kabinet Merah Putih

Iseng! Menkeu Purbaya Telepon Kring Pajak 1500200 Buat Ngetes Bawahan, Tanya Soal Coretax

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya cara unik untuk mengetahui kinerja bawahan yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak RI.

|
Editor: galuh palupi
Capture YouTube Tribun Medan
TINGKAH MENKEU PURBAYA - Capture YouTube Tribun Medan menampilkan sosok Menkeu Purbaya. Menkeu Purbaya iseng ngetes bawahan, nyamar jadi customer telepon ke Kring Pajak 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya cara unik untuk mengetahui kinerja bawahan yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak RI.

Melalui video yang diunggah di akun TikTok Direktorat Jenderal Pajak RI pada Kamis (18/9/2025), Menkeu Purbaya terekam bertingkah iseng dengan menelepon Kring Pajak 1500200.

Ketika teleponnya diangkat, Menkeu Purbaya sengaja bertanya soal Coretax untuk mengetahui jawaban bawahannya.

"Coretax ya? Saya belum tau tuh Core Tax, boleh ga mbak kasih tau saya kira-kira berapa lama kalau daftar Core Tax segala macam?," tanya Purbaya.

Tak sendiri, Menkeu Purbaya melakukan aksi iseng ini ditemani oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.

Seperti diketahui, Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Baca juga: Tak Segan Gugat Menkeu Purbaya, Ini Gurita Bisnis Tutut Soeharto, Sempat Terlilit Utang Triliunan

TINGKAH MENKEU PURBAYA - Capture YouTube Tribun Medan menampilkan sosok Menkeu Purbaya. Menkeu Purbaya iseng ngetes bawahan, nyamar jadi customer telepon ke Kring Pajak
TINGKAH MENKEU PURBAYA - Capture YouTube Tribun Medan menampilkan sosok Menkeu Purbaya. Menkeu Purbaya iseng ngetes bawahan, nyamar jadi customer telepon ke Kring Pajak (Capture YouTube Tribun Medan)

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.

Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Polah tingkat Menkeu Purbaya

Diketahui, Menkeu Purbaya terus menjadi sorotan setelah dilantik menggantikan Sri Mulyani. 

Berikut polah tingkahnya yang menjadi sorotan publik: 

  1. Meledek Rocky Gerung

Di acara Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 Persen pada Minggu (14/9/2024), Purbaya yang tampil sebagai pemateri.  

Dengan gaya khasnya, Purbaya menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. 

Dikatakan, sebelum 1998 pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.5 hingga  6.7. 

Namun, setelah krisis 98 pertumbuhan ekonomi tidak bisa lari dari 5 persen. 

Baca juga: Cegah Dirinya ke Luar Negeri, Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya soal Piutang, Kemenkeu Buka Suara

Sementara, untuk menjadi negara maju atau keluar dari midle income trap, harus tumbuh double digit sampai 10 tahun. 

"Ketika pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Saya seneng nih, kita kejar. 

"Gak gampang, tapi mungkin," katanya. 

Purbaya lalu mencontohkan negara-negara maju seperti Jepang, Korea dan China yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi double digit hingga lebih 10 tahun.

Menurut dia, Indonesia bisa melakukan itu karena memiliki senjata yang cukup besar. 

BALASAN MENKEU PURBAYA - Di tahun 2021, Rockcy Gerung menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat sebagai presiden. Menteri Keuangan Purbaya di acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 persen tunjukkan data.
BALASAN MENKEU PURBAYA - Di tahun 2021, Rockcy Gerung menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat sebagai presiden. Menteri Keuangan Purbaya di acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 persen tunjukkan data. (Dok. LPS | Tribunnews/ Irwan Rismawan)

Menurutnya, domesik demand yakni konsumen ditambah investasi Indonesia itu hampir 90 persen dari kekuatan ekonomi. 

"Kalau bisa memanaje dengan baik, bisa tumbuh dengan baik juga," katanya. 

"Orang sering lupa, domestik demand nya diganggu oleh kebijakan kita sendiri, sehingga ekonominya gak bisa lari," katanya. 

Purbaya lalu menguraikan kondisi pertumbuhan ekonomi mulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). 

Di sinilah Purbaya mulai meledek Rocky Gerung yang sering mengkritik Jokowi.  

"Jadi saya mau kritik pak Rocky Gerung sedikit, dia suka ngeledekin Jokowi gak ngapa-ngapain, ini pak," ungkapnya sambil menunjukkan grafik pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi.

Purbaya menjelaskan bahwa Jokowi saat itu berjasa lantaran dari Istana melakukan intervensi hingga akhirnya ekonomi Indonesia bisa naik.

Namun justru ekonomi melesu setelah memasuki tahun 2025, lantaran pergerakannya yang dinilai telah dibunuh.

"Ini yang Anda rasakan tahun 2024-2025 pertengahan sampai akhir, ekonomi susah lagi, keluarlah ekonomi suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya," ungkapnya.

Menjelasakan hal tersebut, Purbaya kembali melakukan roasting pada Rocky Gerung.

Bahkan ia mengaku bahagia saat bisa memberikan fakta nyata pada Rocky.

Baca juga: Sepekan Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Sudah Digugat Tutut Soeharto di PTUN: Momen Panas di Kemenkeu

"Jadi pak Rocky, sedikit belajar ekonomi lagi pak. Gue senang bisa ledek dia dari sini, soalnya pak Rocky, setiap saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik disini," ucapnya sambil tertawa.

2. Minta Rektor belajar lagi

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menjawab kritik Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, mengenai kucuran dana Rp200 triliun ke lima bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Didik sebelumnya menyebut langkah Purbaya mengguyur bank BUMN menggunakan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun, telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk UU Keuangan Negara.

Menjawab hal itu, Purbaya menyebut pernyataan Didik salah.

VIRAL MENKEU PURBAYA: Tangkapan layar saat Purbaya Yudho Sadewa menceritakan sisi lainnya kepada Putri Tanjung pada 20 Agustus 2025 lalu. Cuek disebut menteri gaya koboi, Purbaya Yudhi Sadewa ternyata punya hobi unik saat lagi stres. Istrinya sampai marah karena kebiasaan itu.
VIRAL MENKEU PURBAYA: Tangkapan layar saat Purbaya Yudho Sadewa menceritakan sisi lainnya kepada Putri Tanjung pada 20 Agustus 2025 lalu. Cuek disebut menteri gaya koboi, Purbaya Yudhi Sadewa ternyata punya hobi unik saat lagi stres. Istrinya sampai marah karena kebiasaan itu. (Youtube channel CXO Media)

Hal ini diketahui Purbaya setelah dihubungi mantan Komisaris Utama PT Danareksa (Persero), Lambock Nahattands.

"Pak Didik salah undang-undangnya. Saya tadi ditelepon Pak Lambock, ahli undang-undang kan? Dia bilang sama saya, 'Pak Didik salah'," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Purbaya menuturkan, soal kucuran dana untuk bank BUMN, ia sudah berkonsultasi dengan Lambock dan ahli hukum di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia juga menyinggung langkah serupa pernah dilakukan pada 2008 silam, dan tidak menimbulkan masalah secara hukum.

Atas hal itu, Purbaya pun berkelakar meminta Didik agar kembali belajar soal undang-undang.

"Saya sudah konsultasi juga dengan Pak Lambok, dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu, dulu pernah dijalankan tahun 2008, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didik harus belajar lagi," urainya sembari tersenyum. (Tribunnewsmaker/Surya)

Sumber: Surya
Tags:
Menkeu PurbayaTikTokKring Pajak
Rekomendasi untuk Anda
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved