Ketua Umum PPP dari Masa ke Masa: Dari Mintaredja Hingga Agus Suparmanto, Ini Daftar Sosoknya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kursi Ketua Umum PPP selalu jadi sorotan sejak era Orde Baru. 

Dari Mohammad Syafaat Mintaredja hingga Agus Suparmanto, sembilan tokoh silih berganti memimpin partai berlambang Ka’bah ini. 

Setiap periode meninggalkan jejak drama, perpecahan, hingga tekad kebangkitan menuju Senayan.

Baca juga: Sosok Agus Suparmanto, Eks Menteri Jokowi yang Kini Jadi Ketua Umum PPP Pasca Gagal Lolos Senayan

Orde Baru adalah sebutan bagi periode pemerintahan di Indonesia setelah runtuhnya Orde Lama, era Presiden Soekarno. 

Orde Baru dipimpin Presiden Soeharto, berkuasa sejak tahun 1966 hingga 1998.

Mohammad Syafaat Mintaredja pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini, mengemban jabatan Ketum PPP sejak 5 Januari 1973 hingga 1978.

Terkini, partai berlambang Ka’bah ini resmi diketuai Agus Suparmanto.

Eks Menteri Perdagangan itu, terpilih sebagai Ketum PPP periode 2025-2030 secara aklamasi dalam Muktamar X.

Muktamar X digelar di Mercure Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Dalam proses Muktamar X PPP itu, sebelumnya diwarnai kabar terpilihnya Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi atau keputusan langsung yang disetujui mayoritas peserta yang hadir.

Namun, hal itu, disebut merupakan klaim sepihak.

Hingga diumumkannya Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP, setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar menanyakan kepada seluruh muktamirin.

“Kandidat tinggal calon ketua umum,” kata Qoyum Abdul.

Seluruh muktamirin yang dimaksud adalah perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang menyerukan agar adanya aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum PPP.

“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” ucap Qoyum Abdul Jabbar di arena utama Muktamar X PPP.

9 Sosok Ketua Umum PPP dari Masa ke Masa

1. Mohammad Syafaat Mintaredja

Dikutip dari situs resminya, PPP pertama kali dipimpin oleh Mohammad Syafaat Mintaredja. 

Mohammad Syafaat Mintaredja mengemban tugas sebagai ketua umum, selama lima tahun, yakni pada 5 Januari 1973 hingga 1978.

Syafaat juga pernah menjabat sebagai Menteri Penyelenggara Hubungan pada Juni 1968 hingga September 1971. 

Selanjutnya, politikus kelahiran 17 Februari 1921 itu, ditunjuk sebagai Menteri Sosial pada September 1971 hingga Maret 1978.

Pada Sabtu, 20 Oktober 1984, Mintaredja meninggal dunia dalam usia 63 tahun.

Semasa hidupnya, Mintaredja telah menulis beberapa buku.

Di antaranya tahun 1968: Pemerintah dan Pembentukan Partai Muslimin Indonesia.

Djakarta, hingga tahun 1977: Kehidupan Berumah Tangga dan Naik Haji. Tunas Jaya.

2. Djaelani Naro

Djaelani Naro atau disapa John Naro merupakan Ketua Umum PPP kedua yang menjabat selama dua periode, pada 1978 hingga 1989.

John Naro juga dikenal sebagai seorang politikus sejak era Presiden Soeharto.

Selama Era Soeharto, John Naro pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Selain itu, Naro pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1988 sampai 1998.

Mantan jaksa yang kemudian menjadi politikus itu, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 3 Januari 1929. 

Ia meninggal di usia 71 tahun, pada 28 Oktober 2000.

3. Ismail Hassan Metareum

Ismail Hassan Metareum merupakan Ketua Umum PPP ketiga yang menjabat selama sembilan tahun, yakni 1989 hingga 1998. 

Sebelum menjadi ketua partai, ia pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 1957 sampai 1960.

Selain itu, Ismail Hassan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR pada Oktober 1992 hingga Oktober 1997.

Pria kelahiran 4 April 1929 itu, juga merupakan bagian dari pendirian Partai Demokrasi Islam.

Selain sebagai politikus, Ismail berkarier sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Pada usia 75 tahun, Ismail Hassan Metareum meninggal di Jakarta, tepatnya 2 April 2005.

4. Hamzah Haz

Sama seperti Ismail Hassan, Hamzah Haz pernah menjadi Ketua Umum PPP keempat selama sembilan tahun, mulai dari 1998 hingga 2007. 

Sebelum menjadi ketua umum, ia merupakan anggota DPR yang menjabat selama enam periode atau 28 tahun dari 1971 hingga 1999.

Hamzah Haz juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden BJ. Habibie.

Pria kelahiran 15 Februari 1940 itu, pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan di era Presiden Gus Dur.

Hamzah Haz juga menjabat sebagai Wakil Presiden ke-9 RI pada 2001.

Saat itu, Hamzah Haz berhasil unggul dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Akbar Tandjung dalam pemilihan Wakil Presiden yang dilakukan oleh 700 orang anggota MPR. 

Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Selatan. Ia meninggal dunia di usia 84 tahun, pada 24 Juli 2024. 

5. Suryadharma Ali

Suryadharma Ali, pria kelahiran 19 September 1956. 

Politikus Indonesia itu, mengisi jabatan Ketua Umum PPP kelima selama tujuh tahun, dimulai tahun 2007 hingga 2014. 

Suryadharma juga pernah menjadi anggota DPR RI pada 1999.

Pada 2004 hingga 2009, ia menduduki jabatan sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil pada era Kabinet Indonesia Bersatu I.

Berlanjut tahun 2009 hingga 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II, Suryadharma dipercaya menjadi Menteri Agama.

Namun, pada 2014, ia tersandung kasus korupsi dana haji dan harus menghadapi proses hukumnya.

Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Pun harus menjalani hukuman hingga dinyatakan bebas pada September 2022.

Pada akhir Juli 2025, Suryadharma meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. 

6. Muhammad Romahurmuziy

Muhammad Romahurmuziy atau sosok yang disapa Rommy ini menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2016 hingga 2019. 

Selama berkarier sebagai politikus, ia pernah menjadi Anggota DPR RI selama 2 periode, 2009-2014 dan 2014-2019.

Pria kelahiran 10 September 1974 itu, pernah tersandung kasus korupsi. 

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Romy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya pada 15 Maret 2019.

Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama.

Dalam proses hukumnya, Romy divonis 2 tahun penjara.

Namun, dalam permohonan banding yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Vonis Romy dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara.

Romy resmi bebas pada 29 April 2020, setelah menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

7. Suharso Monoarfa

Suharso Monoarfa merupakan pria yang dikenal sebagai pengusaha dan politikus asal Gorontalo. 

Pria yang lahir pada 31 Oktober 1954 itu, menjabat sebagai Ketua Umum PPP 2019 hingga 2022. 

Suharso pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin, Suharso dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Muhamad Mardiono

Muhamad Mardiono merupakan seorang politisi asal Yogyakarta yang lahir pada 11 Juli 1957.

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendapatkan amanah  memimpin partai berlambang Kabah ini, menggantikan Suharso Monoarfa sejak September 2022.

Di PPP, Mardiono memiliki rekam jejak yang panjang. Karier politiknya dimulai dari DPC PPP Cilegon. Setelah itu, jenjang karirnya terus meningkat, menjadi Bendahara DPW PPP Banten.

Kemudian, Ketua DPW PPP Banten, Wakil Ketua Umum DPP PPP, dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP.

Di pemerintahan, Mardiono pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2019 hingga 2022.

Selain itu, ia mendapatkan amanah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

9. Agus Suparmanto

Agus Suparmanto merupakan Ketua Umum PPP yang baru, menggantikan Mardiono. 

Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 secara aklamasi dalam Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025) dini hari.

Namun, sebelumnya berembus kabar Muhammad Mardiono lah yang terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam Muktamar X PPP. 

Meski begitu, kabar tersebut, disebut merupakan klaim sepihak.

Ketua Umum PPP diputuskan diemban oleh Agus Suparmanto. 

Sebelum Agus Suparmanto ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP, Qoyum Abdul sempat membuka pendaftaran calon ketua umum PPP.

Saat itu, Agus yang didampingi sejumlah perwakilan DPW dan DPC mendaftar sebagai calon ketua umum kepada pimpinan sidang.

Agus juga menunjukan kartu tanda anggota (KTA) PPP sebagai syarat mendaftar kepada pimpinan sidang dan muktamirin yang hadir.

Hingga proses pemilihan ketum di Muktamar PPP tiba. Keputusan Agus jadi Ketum setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar X, Qoyum Abdul Jabbar menanyakan kepada seluruh muktamirin, mengenai Kandidat tinggal calon ketua umum.

Selanjutnya, Qoyum Abdul menyatakan, pemilihan ketua umum PPP digelar secara musyawarah.

Lalu Qoyum Abdul menanyakan kepada seluruh muktamirin, apakah akan dilakukan aklamasi ketua umum PPP.

Sejumlah pengurus DPW dan DPC yang hadir pun berteriak “aklamasi”.

Kumandang takbir dan serua ‘Ketua Umum Baru’ pun menggema di arena Muktamar.

“Pada malam hari ini kita sudah memiliki Ketua Umum baru DPP Partai Persatuan Pembangunan,” kata Qoyum Abdul.

Agus Suparmanto yang duduk di barisan depan dihampiri oleh puluhan pengurus DPW dan DPC, untuk memberikan ucapan selamat dan pelukan hangat.

Qoyum Abdul lantas membacakan surat keputusan Muktamar X PPP yang berisi penetapan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 dan sejumlah nama yang ditunjuk sebagai formatur guna penyusunan pengurus DPP PPP, mendatang.

Ketetapan Muktamar X PPP No/8/TAP/MuktamarX/PPP/2025, tentang penetapan Ketua Umim/Ketua Formatur Muktamar X PPP.

Memutuskan, saudara Agus Suparmanto dipilih sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2025-2030 melalui musyawarah mufakat pada sidang Paripurna keenam Muktamar X PPP 

Selanjutnya, Ketua Umum terpilih diberi wewenang bersama-sama anggota formatur sebagaimana tadi telah ditetapkan untuk menyusun personalia pengurus harian DPP dan Pimpinan majelis PPP.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2025 pukul 01.07 WIB 

Sementara mengenai klaim sepihak dari Mardiono soal terpilih secara aklamasi, Qoyum menyayangkan melakukan klaim sepihak hingga menyebarkan berita di media.

"Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya nggak bisa seperti itu," jelasnya.

Meskipun terjadi dinamika sidang, namun menurut Qoyum, sidang-sidang tetap berjalan seperti biasa.

"Bisa kita lihat, buktinya tidak ada apa-apa, peserta Muktamirin suka cita, ini fakta yang berbicara," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP terpilih Agus Suparmanto mengatakan, kemenangan dirinya bukan tujuan akhir.

Ia bertekad untuk membawa PPP menuju ke Senayan pada Pemilu 2029.

(TribunNewsmaker.com/Tribun-Timur.com)