Potret Menkeu Purbaya Ajak Stafnya Makan Ayam Goreng di Warung Kaki Lima Sederhana, 'Pedas Banget'

"Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut (impor BBM)? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru," ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025), dikutip dari Tribun Bekasi.

Ungkit janji bangun 7 kilang baru

Purbaya juga mengungkit janji Pertamina pada 2018 yang menyatakan mereka akan membangun 7 kilang baru dalam tempo 5 tahun. 

Namun, hingga di 2025 ini, tak direalisasikan satu kilang pun.

Padahal saat itu ada investor asal China yang menawarkan untuk membangun kilang baru, dengan tawaran Pertamina harus membeli produk mereka selama 30 tahun.

Setelah itu kilang tersebut menjadi milik Pertamina sepenuhnya. 

Namun tawaran itu ditolak oleh Pertamina karena sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru tersebut.

"Jadi kilang itu, bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan aja," ucapnya.

Purbaya minta DPR pantau rencana

Oleh karenanya, Purbaya meminta DPR RI turut memantau rencana pembangunan kilang baru oleh Pertamina.

Sebab, semakin lama pembangunan kilang baru ditunda, maka semakin banyak anggaran negara yang perlu dikeluarkan.

"Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura," katanya. 

Sebagai informasi, pada APBN 2025 pemerintah mengganggarkan subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp 498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut. 

Menteri Purbaya mengatakan, selama ini harga sejumlah komoditas energi yang dibayar masyarakat telah disubsidi oleh pemerintah.

"Selama ini, pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi maupun non-energi," ujarnya saat rapat kerja di DPR, Selasa.

(Tribunnewsmaker.com/SURYAMALANG.COM/KOMPAS.COM)