Sosok Charles Honoris, Anggota DPR Heran Cucu Mahfud MD Dapat MBG & Keracunan, Sentil Orang Mampu

“Kontennya banyak Pak, lucu-lucu. MBG sekarang dipelesetin jadi Makan Beracun Gratis, Makan Belatung Gratis, makanan berbahaya dan lain-lain,” kata Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025). 

“Fotonya banyak beredar. Ada teks Kepala BGN ‘ahli serangga’ karena bisa ada belatung di nasi MBG. Lucu-lucu, tapi menyedihkan,” ujarnya.

Charles Honoris menilai fenomena ini sebagai indikator hilangnya kepercayaan publik terhadap MBG. 

Ia mendesak pembenahan mendasar agar program tidak terus menjadi sumber trauma.

“Saya sedih melihat ini. Harus ada langkah besar untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah mencatat 6.517 kasus keracunan makanan hingga akhir September menurut data BGN. 

Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa, termasuk lonjakan signifikan di Garut dan Bandung Barat.

Namun, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi.

Per 27 September 2025, JPPI mencatat total 8.649 anak mengalami keracunan akibat konsumsi MBG, dengan 3.289 kasus baru hanya dalam dua pekan terakhir.

JPPI juga mengungkap temuan makanan basi, ulat, dan serangga dalam menu MBG di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, lebih dari 1.000 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan massal, mulai dari muntah, diare, hingga pingsan di ruang kelas.

Baca juga: Sosok Hayati Nufus, Influencer Kesehatan yang Jadi Sorotan Usai Kritik MBG di Sekolah Anak Tajir

Sosok Charles Honoris

Mengutip Tribun Jatim, Charles Honoris, seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah mengukuhkan posisinya di kancah politik nasional.

Pria kelahiran Jakarta pada 23 Juli 1984 ini berhasil mempertahankan kursinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ketiga kalinya.

Saat ini, Charles mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, yang memiliki fokus pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Posisi ini berbeda dari periode sebelumnya, di mana ia bertugas di Komisi I yang menangani isu pertahanan, luar negeri, intelijen, serta komunikasi dan informasi.