Menkeu Purbaya Disebut Kendur Usai Setujui Ucapan Jokowi soal Whoosh, Rocky Gerung: Harus Konsisten

Ringkasan Berita:

• Rocky Gerung menilai sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkesan melembek.
• Sikap beda Menkeu Purbaya ini terlihat setelah Jokowi buka suara soal utang Whoosh.
• Jika Purbaya menyetujui Whoosh sebagai proyek sosial, seharusnya APBN dibiarkan menanggung utangnya agar pertanggungjawabannya jelas.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menilai sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkesan melembek terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.

Penilaian tersebut muncul setelah Rocky menyoroti pernyataan Purbaya di hadapan publik.

Sebagaimana diketahui, proyek kereta cepat Whoosh merupakan salah satu proyek besar yang dicanangkan dan diresmikan pada masa pemerintahan Jokowi.

Awalnya, proyek ini direncanakan bekerja sama dengan Jepang, namun kemudian beralih ke China dengan skema pinjaman berbunga lebih tinggi, keputusan yang juga diambil langsung oleh Jokowi.

Kini, proyek tersebut menjadi sorotan karena nilai utangnya yang membengkak hingga mencapai Rp116 triliun.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan mengizinkan pembayaran utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang setiap tahun memperoleh dividen sekitar Rp90 triliun, seharusnya ikut menanggung beban tersebut.

Menariknya, saat ditanya mengenai tanggung jawab negara terhadap utang proyek yang digagasnya itu, Jokowi memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban.

Baca juga: Popularitasnya Singkirkan Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya Tak Punya Kekuatan Medsos, Prabowo Tugasi Ini

Jokowi Bicara Whoosh

Terbaru, Jokowi bersuara menjelaskan soal kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu.

Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” kata Jokowi dikutip dari TribunSolo pada Senin (27/10/2025).

Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan kereta cepat sudah dirasakan masyarakat mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment. Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” terangnya.

Selama puluhan tahun, DKI Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah kemacetan yang sangat kompleks.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelasnya.

Menurut Jokowi, kemacetan tersebut jika dihitung secara finansial menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” tuturnya.

Kereta cepat, kata Jokowi, menjadi salah satu solusi di antara berbagai moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara. Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya. 

Jawaban Purbaya

Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit, meski manfaat pengembangan kawasan belum sepenuhnya terasa.

Menurutnya, proyek ini juga membawa misi pengembangan kawasan atau regional development di sepanjang jalur yang dilalui. 

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/10/2025). 

Purbaya menilai, hingga kini proyek Whoosh belum benar-benar membantu mengembangkan kawasan di sekitar jalur kereta cepat. 

Adapun saat ini, Whoosh memiliki 4 stasiun pemberhentian yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

Karena itu, ia berharap ke depan pemerintah dapat memastikan pertumbuhan ekonomi di titik-titik pemberhentian kereta. 

“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” katanya.

Baca juga: Viral Gestur Menkeu Purbaya Disandingkan Wawancara dengan Airlangga Hartanto, Beri Kode ke Wartawan

Koboi Akal Sehat atau Koboi Cengeng?

Rocky Gerung melihat ada pengenduran ketegasan sikap Purbaya dengan menyetujui sedikit pernyataan Jokowi.

Baginya, jika awalnya Purbaya menolak menanggung utang Whoosh, itu didasarkan karena proyek tersebut rugi secara bisnis.

"Pak Jokowi hendak menerangkan bahwa itu adalah kereta itu demi yang sosial. Karena itu jangan persoalkan untung ruginya. Purbaya akhirnya membenarkan itu sedikit membenarkan. Padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya kan. Jadi karena dia merugikan maka perbaya enggak mau bayar sebagai menteri keuangan," kata Rocky di youtube channelnya @RockyGerungOfficial_2024, dikutip Kamis (30/10/2025).

Jika Purbaya menyetujui Whoosh sebagai proyek sosial, seharusnya APBN dibiarkan menanggung utangnya agar pertanggungjawabannya jelas.

"Jadi bagaimana kita mau lihat konsistensi dari Purbaya kan. Purbaya mesti katakan iya betul ada aspek sosialnya tetapi kan, tetapinya yang mesti diperkuat bahwa diduga kalau dia bersifat sosial ya APBN aja dong supaya jelas pertanggung jawabannya."

"Kalau bisnis ada aspek sosial itu enggak masuk akal. Jadi kelihatannya Purbaya juga apologetik," jelasnya.

Bagi Rocky Gerung sendiri, Whoosh bukan soal manfaat sosialnya, melainkan kerugian akibat perencanaan yang diduga di-mark up.

"Poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa iya ini untuk kepentingan sosial. Maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan. Ya, bukan soal keuntungan sosial. Kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan."

"Dan kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi, kan. Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di-mark up," tegas Rocky.

Pada akhirnya, Rocky pun menantang Purbaya yang memiliki julukan koboi itu.

"Sekali lagi selamat datang koboi, kita sebut saja Purbaya koboi akal sehat, tetapi harus konsisten, begitu kehilangan konsistensi dia berubah dari koboi akal sehat Jadi keboi cengeng," kata Rocky.

(TribunNewsmaker/TribunJakarta)