Kritik Rocky Gerung ke Menkeu Purbaya soal Transfer Keuangan Daerah, Sebut Tak Peduli Pada Rakyat

Ringkasan Berita:

• Rocky Gerung kembali kritik pedas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
• Kali ini Rocky Gerung kritik soal transfer keuangan daerah.
• Rocky Gerung menyebut Menkeu Purbaya tak peduli pada kehidupan rakyat.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Akademisi Rocky Gerung secara terbuka melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah terkait transfer keuangan daerah yang dinilainya tidak berpihak pada masyarakat.

“Saya kritik Pak Purbaya bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat,” ujar Rocky saat berbicara dalam acara Depok Literacy Fest, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Pemkot Depok dan dilansir Kompas.tv, Rabu (5/11/2025).

Rocky menegaskan bahwa kritiknya tidak ditujukan kepada sosok pribadi Purbaya, melainkan terhadap narasi kebijakan yang ia anggap tidak mencerminkan nilai sosialisme yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kebijakan transfer dana daerah saat ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat kecil.

“Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Rocky.

Baca juga: Media Asing Prediksi IKN Bakal jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya Bongkar Fakta Beda: Masih Jalan Terus

Ia juga menilai, alasan pemerintah yang menyebut kepala daerah kerap menempatkan dana transfer dari pusat di perbankan demi mendapatkan bunga, tidak bisa dijadikan pembenaran.

“Tentu Pak Purbaya punya alasan, ‘kepala daerah itu uang dari pusat disimpan di perbankan untuk dapat bunga.’ Iya, hukum kepala daerahnya, bukan rakyatnya yang dibawa terlantar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Rocky menilai bahwa dana yang dikelola pemerintah pusat sejatinya merupakan akumulasi dari uang rakyat di daerah.

Karena itu, jika terdapat kekeliruan dalam kebijakan, seharusnya yang diperbaiki adalah aturannya, bukan justru memotong anggaran yang menjadi hak daerah.

Rocky juga menyoroti pandangan Purbaya yang, menurutnya, keliru dalam menilai kemampuan ekonomi antar-daerah.

Ia menyebut hanya segelintir kabupaten yang mampu bertahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada dana transfer pusat.

“Cuma ada empat kabupaten yang sanggup berdikari berdasarkan PAD, di antaranya Gianyar, Badung, Banyuwangi, dan Bekasi,” ungkap Rocky.

Ia menambahkan, “Selebihnya mesti harus ada transfer. Kesalahan Pak Purbaya, menganggap semua kemampuan daerah itu sama. Cuma empat yang mampu. Itu artinya ada narasi yang tidak dipahami Menteri Keuangan yaitu hak rakyat daerah terhadap keuangan pusat yang diambil dari pendapatan korporasi daerah, pajak daerah.”

Kata Purbaya Soal Pemangkasan Anggaran Daerah

Sementara itu, secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas soal kebijakan pemangkasan anggaran yang belakangan menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Ia mengaku bahwa langkahnya tersebut sempat menimbulkan ketersinggungan, baik di kalangan kementerian maupun pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut Purbaya memahami, kebijakan pemangkasan kerap dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap lembaga atau daerah tertentu. Namun, menurutnya, langkah itu tidak sekadar soal penghematan.

Baca juga: Rocky Gerung Sindir Menkeu Purbaya, Dibilang Sok Jago hingga Tak Bakal Bisa Naik ke Pilpres 2029

“Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujar Purbaya dengan nada lugas namun tenang.

“Tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan, maksimalkan uang yang ada.”

Bagi Purbaya, pemangkasan justru merupakan cara mendorong efisiensi dan akuntabilitas.

Ia ingin setiap rupiah uang negara benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menjadi saldo menganggur di kas pemerintah.

Lebih lanjut, Purbaya juga menyinggung aktivitasnya beberapa bulan terakhir yang ia sebut sebagai “safari anggaran”, rangkaian kunjungan ke berbagai kementerian untuk meninjau langsung serapan belanja negara.

Namun, niat baik tersebut ternyata tidak selalu diterima dengan tangan terbuka.

“Ada yang bilang saya intervensi kebijakan kementerian lain,” ucapnya sambil tersenyum tipis.

“Padahal saya cuma datang, tanya: program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?”

Ia menegaskan, kehadirannya bukan untuk mencampuri urusan teknis kementerian, melainkan memastikan bahwa dana publik yang telah disetujui benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau uangnya nganggur, satu, saya tetap bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai,” jelasnya dengan nada kecewa.

“Kedua, ekonomi lagi susah, enggak kedorong. Jadi sama saja kita nyusahin diri sendiri.”

Purbaya juga tidak menampik bahwa gaya kepemimpinannya yang tegas dan blak-blakan membuat sebagian pejabat kementerian merasa kurang nyaman.

“Habis itu, kayaknya di beberapa kementerian sudah mulai sebel sama saya,” ujarnya sambil tersenyum kecil.

“Biar saja. Tugas saya kan memang itu memastikan uang rakyat dipakai dengan benar.”

Gaya komunikasinya yang lugas menggambarkan pendekatan kepemimpinan yang ia pegang: transparan, berorientasi hasil, dan tanpa basa-basi.

Tak hanya kementerian, Purbaya juga menyoroti fenomena anggaran mengendap di kas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Keuangan, masih banyak daerah yang belum optimal membelanjakan dana publik yang seharusnya sudah mengalir untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Habis saya lihat, daerah juga sepertinya masih banyak uang yang bisa dimanfaatkan di sana,” ujarnya.

“Saya bukannya sentimen sama daerah. Justru saya ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat.”

Bagi Purbaya, anggaran bukan sekadar deretan angka dalam laporan keuangan, melainkan bentuk tanggung jawab moral sekaligus keberanian politik.

Dana yang tidak digunakan, katanya, sama saja dengan kesempatan yang hilang untuk menyejahterakan rakyat.

Menutup pernyataannya di hadapan anggota DPD, Purbaya tampak tetap tenang namun tegas. Tatapan matanya menguatkan pesan yang ia sampaikan bahwa setiap rupiah yang dikelola negara harus bekerja untuk kepentingan publik.

“Habisin itu duit, tapi dengan benar. Karena yang kita kelola ini bukan uang saya, bukan uang Anda, tapi uang rakyat. Dan uang rakyat itu harus bekerja,” pungkasnya.

(TribunnNewsmaker/Bangkapos)