Sosok Lisdyarita, Berpeluang Jadi Bupati Ponorogo Gantikan Sugiri Sancoko, Dulunya Cuma Pegawai Bank

Ringkasan Berita:

• Sosok Lisdyarita kembali menjadi sorotan publik Ponorogo.
• Nama Wabup Ponorogo itu disebut-sebut berpeluang menggantikan posisi Sugiri Sancoko yang kini terjerat kasus hukum.
• Lisdyarita sebelumnya sudah menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo periode 2021-2024. Sebelum terjun di dunia politik, Lisdyarita merasakan berbagai pekerjaan termasuk di dunia perbankan.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sosok Lisdyarita kembali menjadi sorotan publik Ponorogo, Jawa Timur.

Nama Wakil Bupati Ponorogo itu disebut-sebut berpeluang menggantikan posisi Sugiri Sancoko.

Peluang itu muncul setelah kasus hukum yang menjerat sang bupati mencuat ke permukaan.

Lisdyarita yang dulu pernah menjabat sebagai komisaris sebuah PT kini kembali diperhitungkan.

Publik menanti langkah politiknya di tengah dinamika panas pemerintahan Ponorogo.

Baca juga: Nasib Zidan Pemuda Disabilitas Berubah Usai Bertemu Pramono Anung, Kini Jadi Pegawai Transjakarta

Rekam Jejak Lisdyarita

Lisdyarita sebelumnya sudah menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo periode 2021-2024.

Sebelum terjun di dunia politik, Lisdyarita merasakan berbagai pekerjaan termasuk di dunia perbankan.

Setelah itu, Lisdyarita pindah menjadi Account Officer Bank BII / Maybank (1999-2005).

Perlahan tapi pasti, Lisdyarita merasakan kenaikan jabatan selama kerja di perbankan.

Hingga akhirnya Lisdyarita memutuskan untuk hengkang demi jabatan yang lebih tinggi.

Wanita kelahiran Jakarta itu sebenarnya sudah mendirikan usaha sendiri sejak tahun 2002 yaitu PT Rita Jaya BEEF yang bertahan hingga 2019.

Ternyata Lisdyarita juga berminat untuk menggeluti bidang politik dan merapat ke PDIP.

Lisdyarita membangun nama baik serta koneksi politik di Kabupaten Ponorogo.

Puncaknya ketika Pilkada 2020, Lisdyarita dipilih untuk mendampingi Sugiri Sukoco.

Ternyata Lisdyarita bisa terpilih menjadi Wakil Bupati Ponorogo, bahkan hingga dua periode.

Biodata

Nama Lengkap: Hj. Lisdyarita, S.H.

Jenis Kelamin: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Maret 1978

Agama: Islam

Alamat: Ponorogo, Jawa Timur

Pendidikan

SD Negeri 05 Kelapa Gading (1984-1990)

SMP Negeri 170 Jakarta (1990-1993)

SMA Negeri 45 Jakarta (1993-1996)

S-1 Universitas Merdeka Ponorogo (2005-2010)

Organisasi

Bendahara OSIS SMA Negeri 45 Jakarta (1994-1996)

Bendahara MKGR Kabupaten Ponorogo (2014-2016)

Ketua Partai Perindo Kabupaten Ponorogo (2016-2019)

Wakil Ketua Komite SDN Mangkujayan 01 Ponorogo (2017-2020)

Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ponorogo (2019-2024)

Karier

Head Teller Bank Mashil (1998-1999)

Account Officer Bank BII / Maybank (1999-2005)

Direktur Utama CV Catur Putra Perkasa (2016-2018)

Komisaris PT Valencia Agrindo Abad (2018-2019)

Komisaris PT Rita Jaya BEEF (2002-2019)

Direktur Utama Resto Ecco Kitchen (2016-2021)

Wakil Bupati Ponorogo (2021-sekarang)

OTT Bupati Ponorogo: Suap Jabatan hingga Dugaan “Main” Proyek RSUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan, proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo.

Sugiri ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Mereka adalah Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Sugiri, Agus, Yunus, dan Sucipto,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (9/11/2025) dini hari.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sugiri lebih dulu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025).

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 13 orang, di mana empat di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Suap pengurusan jabatan

Asep menjelaskan, kasus ini terjadi sejak awal 2025. Saat itu, Yunus Mahatma selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti.

Ia mengatakan, pergantian tersebut akan dilakukan oleh Sugiri selaku Bupati Ponorogo.

Yunus berupaya mempertahankan posisinya dengan segera berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono.

Dia pun menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri Sancoko.

“Pada Februari 2025, dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM (Yunus) kepada SUG (Sugiri) melalui ajudannya, sejumlah Rp 400 juta,” lanjutnya.

Lalu, pada periode April-Agustus 2025, Yunus juga melakukan penyerahan uang kepada Agus Pramono senilai Rp 325 juta.

Selanjutnya, pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai Rp 500 juta melalui kerabat Sugiri Sancoko.

Jika dijumlah, total uang yang telah diberikan Yunus dalam tiga klaster penyerahan uang tersebut mencapai Rp 1,25 miliar, dengan rincian yaitu, untuk Sugiri Sancoko sebesar Rp 900 juta dan Agus Pramono senilai Rp 325 juta.

“Di mana, dalam proses penyerahan uang ketiga pada hari Jumat, 7 November 2025 tersebut, Tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan. Tim mengamankan sejumlah 13 orang,” tuturnya.

Asep menjelaskan, sebelum adanya operasi senyap, pada 3 November, Sugiri meminta uang kepada Yunus senilai Rp 1,5 miliar.

Lalu pada 6 November, Sugiri kembali menagih uang. Selanjutnya, pada 7 November 2025, teman dekat Yunus berkoordinasi dengan pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang senilai Rp 500 juta.

Uang tersebut untuk diserahkan kepada Sugiri melalui kerabatnya. Saat ini, KPK tengah menyelidiki dugaan suap pengurusan jabatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

Dugaan Suap Proyek RSUD

Penyidik KPK juga menemukan dugaan suap terkait paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo.

Disebutkan, pada 2024, terdapat proyek pekerjaan RSUD Ponorogo senilai Rp 14 miliar. Dari nilai tersebut, Sucipto selaku rekanan RSUD Harjono memberikan fee kepada Yunus sebesar 10 persen atau sekitar Rp 1,4 miliar.

“Yunus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri melalui ADC Bupati Ponorogo dan ELW selaku adik dari Bupati Ponorogo,” kata Asep.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan lainnya (gratifikasi) yang dilakukan Sugiri.

“Bahwa pada periode 2023-2025, diduga Sugiri menerima uang senilai Rp 225 juta dari Yunus. Selain itu, pada Oktober 2025, Sugiri juga menerima uang sebesar Rp 75 juta dari EK selaku pihak swasta,” ujar Asep.

Uang ratusan juta disita

KPK telah menyita uang tunai senilai Rp 500 juta. Uang dalam bundel pecahan Rp 100.000 ini sempat diperlihatkan dalam konferensi pers Minggu dini hari.

“Uang tunai sejumlah Rp 500 juta tersebut kemudian diamankan oleh Tim KPK sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap ini,” kata Asep.

Uang ini disebutkan berasal dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, agar posisinya sebagai Dirut tidak diganti oleh Sugiri Sancoko.

Langsung ditahan

Asep mengatakan, para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025 sampai dengan 27 November 2025.

“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK,” tuturnya.

Atas perbuatannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yunus, dalam hal pengurusan jabatan, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

Sedangkan terhadap Sugiri, bersama-sama dengan Agus Pramono, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sucipto, dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)