Bupati Hamenang Tegaskan CSR Bukan Pilihan, Ini Kewajiban yang Berdampak Besar

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan yang diatur dalam regulasi, sekaligus memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rakor CSR 2026 di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Kamis (9/4/2026).

Dalam arahannya, Hamenang mengingatkan CSR bukan sekadar kegiatan sukarela, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau bicara CSR, ini adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh para pemilik perusahaan karena sudah diatur di undang-undang nomor 40 tahun 2007, kemudian PP nomor 47 tahun 2012,” ujarnya.

Ia bahkan mengingatkan adanya konsekuensi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

“Kalau saya baca-baca di aturannya ini sanksinya sampai dengan pencabutan izin usaha,” tegasnya.

Baca juga: Bupati Hamenang Dorong Beasiswa hingga BPJS 100 Persen, Ajak Perusahaan Terlibat CSR

Meski demikian, Hamenang menekankan CSR seharusnya dijalankan atas kesadaran, bukan semata karena aturan.

“Harapan kami tidak perlu kemudian fokus kepada ketakutan karena aturannya (dan sanksi) tapi sepenuhnya menjalankan CSR ini karena dengan kesadaran penuh,” katanya.

Di ruang sidang DPRD Klaten, tampak para pelaku usaha menyimak serius paparan tersebut. 

Diskusi berlangsung dalam format rapat koordinasi yang mempertemukan pemerintah dan sektor swasta dalam satu forum.

Ketua Forum CSR Dewi Ekosari sebelumnya melaporkan, hingga 2025 total dana CSR yang telah disalurkan mencapai Rp 178 miliar, menunjukkan kontribusi nyata dunia usaha di Klaten.

Hamenang berharap, ke depan seluruh perusahaan di Klaten dapat tergabung dalam forum CSR agar dampak program semakin luas dan terarah. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)