Breaking News:

DPRD Sukoharjo

Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Sukoharjo Soroti PAD hingga Penanganan Banjir dan Sampah

DPRD memberikan sebanyak 24 catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Tayang:
Editor: Delta Lidina
TribunSolo/Anang Ma’ruf
DPRD SUKOHARJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo, Selasa (14/4/2026). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNNEWSMAKER.COM, SUKOHARJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo, Selasa (14/4/2026). 

Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sebanyak 24 catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, sementara penyampaian rekomendasi dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD, Sigid Budi Raharjo.

Sigid menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2025. 

“Total ada 24 rekomendasi catatan strategis yang kami sampaikan sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Sejumlah rekomendasi penting disoroti dalam rapat tersebut.

DPRD meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera melakukan proses pengangkatan perangkat desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. 

Selain itu, DPMD juga diminta membentuk tim khusus untuk melakukan inventarisasi aset desa atau bondho deso.

Dalam aspek keuangan daerah, DPRD menyoroti berkurangnya dana Transfer Keuangan Daerah (TKD). 

Untuk itu, seluruh perangkat daerah yang memiliki potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Salah satu contoh yang didorong adalah pengembangan layanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan, seperti pengadaan ruang rawat inap hewan dan instalasi radiologi di Puskeswan.

Perhatian serius juga diberikan pada infrastruktur. 

DPRD merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera menginventarisasi, memperbaiki, serta membangun sistem drainase di wilayah rawan banjir. 

Beberapa titik yang menjadi sorotan di antaranya Jalan Adi Soemarmo Kartasura, Jalan Slamet Riyadi Kartasura, Jalan Ir Soekarno Solo Baru, Jalan Tanjung Anom Pakis, hingga kawasan sekitar Alun-alun Satya Negara.

Sumber: Tribun Solo
Halaman 1/2
Tags:
DPRD SukoharjoNurjayantoEtik Suryani
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved