Kunci Jawaban PKN Kelas 8 Halaman 57 Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan... Inilah kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 57 Kurikulum Merdeka.

TRIBUNNEWSMAKER.COM – Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas 8 SMP, halaman 57 membahas materi Bab 3 tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembelajaran ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal pada Aktivitas 3.1 sebagai bagian dari pemahaman terhadap materi tersebut.

Buku pelajaran PKN kelas 8 Kurikulum Merdeka halaman 57 ini ditulis oleh Lukman Surya Saputra dan rekan-rekannya, serta diterbitkan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2017 dalam edisi revisi.

Pada soal di halaman tersebut, siswa diminta untuk mengisi jawaban ke dalam tabel yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pada Aktivitas 3.1.

Sebagai pendukung proses belajar di rumah, berikut Tribunnewsmaker menyajikan kunci jawaban untuk buku PKN kelas 8 halaman 57 pada soal Aktivitas 3.1, yang dapat digunakan sebagai referensi oleh orang tua atau wali.

Aktivitas 3.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

1. Pengertian peraturan perundang-undangan.
2. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang undangan.
3. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

JAWABAN:

1. Pengertian peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

2. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan

a. Prinsip hierarki (tingkatan) – setiap peraturan memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Prinsip kesesuaian materi – isi peraturan harus sesuai dengan tingkatannya dan lembaga pembentuknya.

c. Prinsip lex superior derogat legi inferiori – peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.