Prediksi Soal TKA PKN 2025 Jenjang SMA: Pelaksanaan Demokrasi Tidak Berjalan Lancar Karena

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran pilihan yang diujikan untuk siswa SMA/sederajat. TKA akan dilaksanakan pada 3–9 November 2025 di sekolah-sekolah terakreditasi di seluruh Indonesia. Tes ini bertujuan untuk memetakan kemampuan belajar siswa secara nasional, bukan sebagai seleksi kelulusan maupun penerimaan siswa baru. Seluruh siswa kelas XII (kelas 3 SMA/SMK/MA) diwajibkan mengikuti kegiatan ini.

Materi yang diujikan dalam TKA meliputi mata pelajaran wajib yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Selain itu, tersedia berbagai mata pelajaran pilihan seperti Matematika Tingkat Lanjut, Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut, Bahasa Inggris Tingkat Lanjut, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Sejarah, Antropologi, Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea, Bahasa Arab, serta Produk atau Projek Kreatif dan Kewirausahaan khusus untuk jenjang SMK dan MAK. Siswa SMA/sederajat yang akan mengikuti TKA 2025 mata pelajaran PKN dapat berlatih dengan mengerjakan contoh soal yang telah disediakan.

Baca juga: Jawaban 55 Soal TKA PKN SMA 2025 Benar atau Salah Pernyataan Berikut Terkait Makna Pasal Tersebut

Contoh Soal TKA 2025 Jenjang SMA/Sederajat Mapel PKN

1. Sistem pemerintahan Indonesia terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang hubungannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Hubungan ini kerap menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, pembagian anggaran, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Berdasar ilustrasi tersebut, tantangan dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni….

A. ketidakmampuan pemerintah pusat dalam memenuhi semua kebutuhan anggaran pemerintah daerah
B. berbagai kebijakan pemerintah daerah kadangkala tidak sejalan dengan penerapan program nasional
C. terbatasnya kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pembagian alokasi anggaran di daerah
D. masih belum adanya sinkronisasi ruang lingkup otonomi antara pemerintah pusat dan daerah
E. keterbatasan kewenangan dari pemerintah pusat dalam mengawasi pelaksanaan otonomi di daerah

Jawaban: B

2. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tentukan Benar (B) atau Salah (S) makna dari sila pertama Pancasila pada pernyataan berikut ini !

Jawaban:
A. Semua penganut agama dan kepercayaan mengembangkan ajaran agama secara bersama. (SALAH)
B. Sila tersebut menjadi dasar penerapan toleransi dengan penganut kepercayaan yang sama. (SALAH)
C. Prinsip sila pertama Pancasila menjamin kebebasan beribadah semua agama dan kepercayaan. (BENAR)

3. Masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia seharusnya memiliki kesadaran yang sama menjaga keutuhan NKRI, salah satunya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Melemahnya peran masyarakat untuk menjaga pertanahan berdampak pada munculnya ancaman yang bisa datang dari dalam maupun luar. Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan alasan pentingnya masyarakat ikut serta dalam menjaga keutuhan NKRI!

Klik pada setiap pilihan jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

A. memperkuat peran masyarakat untuk terlibat dalam mengatur urusan kenegaraan
B. membentuk lingkungan yang aman dan tertib untuk menjaga eksistensi NKRI
C. menjaga wilayah kedaulatan teritorial NKRI sesuai dengan amanah konstitusi
D. meringanan tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di wilayahnya
E. mengimplementasikan peran masyarakat dalam sistem pertahanan negara

Jawaban: B, C, E

4. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami berbagai tantangan seperti pembatasan kebebasan berpendapat, dominasi partai politik tertentu, serta lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Upaya paling tepat untuk mencegah terulangnya kondisi tersebut adalah ….

A. menyederhanakan sistem partai politik agar stabilitas politik terjaga
B. memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk urusan ketertiban
C. mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
D. menjaga ketertiban sosial dengan membatasi perbedaan cara pandang
E. menjamin penyaluran aspirasi rakyat secara terpusat melalui satu partai

Jawaban: C