Purbaya Yudhi Sadewa Merasa Berat Gantikan Sri Mulyani, Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Sulit
Purbaya Yudhi Sadewa merasa berat gantikan Sri Mulyani, target pertumbuhan Ekonomi 8 persen: sulit.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025) siang.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari reshuffle kabinet yang juga menghadirkan sejumlah wajah baru di jajaran menteri.
Bersamaan dengan Purbaya, turut dilantik tiga menteri lain yakni Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko
Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, serta Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Selain itu, Presiden juga melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Jika menilik rekam jejaknya, Purbaya bukanlah sosok baru dalam dunia ekonomi dan pemerintahan.

Baca juga: Baru Dilantik, Menkeu Purbaya Yudhi Beber Cara Agar Rakyat Sibuk Kerja dan Makan Enak Ketimbang Demo
Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional pada periode 2010-2014.
Kemudian pada April hingga September 2015, ia menduduki posisi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Pada tahun yang sama, ia juga tercatat sebagai Anggota Indonesia Economic Forum.
Kariernya berlanjut dengan penunjukan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016.
Tidak berhenti di situ, ia juga sempat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 2016, kemudian menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016-Mei 2018.
Karier strategis lainnya adalah saat ia menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga
September 2020, sebelum akhirnya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 pada 3 September 2020.