Dikabarkan Dapat Tunjangan Rp 33 M, Dedi Mulyadi Bongkar Gajinya, Tak Ambil Mobil dan Seragam Dinas

"Banyak fasilitas yang saya coret karena saya ingin APBD kita bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat," ungkapnya lebih lanjut.

Langkah ini menunjukkan komitmen Dedi Mulyadi dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan efisien.

Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

"Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan."

"Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran,” ujar Dedi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71 dilansir pada Sabtu (13/09/2025).

Dedi juga mengaku tak mengambil baju dinas hingga mobil dinas. Bahkan, Dedi juga mengaku bisa melakukan penghematan terkait perjalanan dinas gubernur.

Baca juga: Disentil Dedi Mulyadi soal Masalah Abenk Marco di Garut, Putri Karlina Langsung Sidak, Klarifikasi

"Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai,” tegasnya.

“Setelah saya menjabat, anggaran perjalanan dinas saya turunkan menjadi Rp750 juta."

"Dan sekarang, di perubahan APBD tahun 2025, anggaran itu diturunkan lagi menjadi Rp100 juta. Tahun ini baru terpakai Rp74 juta,” ungkap Dedi.

Dedi mengatakan langkah itu untuk menekan pemborosan sekaligus mengalihkan anggaran agar lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Melansir Kompas.com, Dedi mengaku bisa membantu masyarakat dari uang tersebut.

"Dengan APBD Jawa Barat, dana operasional itu sekitar Rp28 miliar. Jumlah itu dibagi dua, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Jadi yang saya terima sekitar Rp21,6 miliar per tahun,” kata Dedi.

"Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Ada orang sakit di rumah sakit saya bantu, biaya transportasi keluarga pasien saya tanggung, sekolah yang butuh pengecatan saya biayai, rumah roboh saya bantu, jalan desa rusak saya perbaiki, hingga jembatan gantung yang putus saya bangun ulang,” jelasnya.

“Biaya operasional ini semuanya diperuntukkan bagi masyarakat, tidak saya ambil untuk pribadi,” ujarnya.

Dedi Mulyadi sendiri siap jika biaya operasional itu dihapus, namun ia memikirkan nasib rakyat. Pasalnya, banyak rakyat yang terbantu dengan hal tersebut.

“Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat.Sebab banyak peristiwa mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD,” ucapnya.