Sosok Bupati Jember Gus Fawait, Diadukan Wakilnya ke KPK gegara Dicuekin, Kelola APBD Tak Transparan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sosok Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat dan media belakangan ini.

Pasalnya, hubungan kerjanya dengan Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, dinilai memanas hingga memunculkan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isu bahwa Gus Fawait dianggap cuek dan mengabaikan peran Wakil Bupati pun mengemuka kuat.

Kehebohan ini bermula dari pengaduan yang dilayangkan langsung oleh Djoko Susanto ke KPK.

Dalam pengaduannya, Djoko mengungkapkan rasa frustrasinya karena selama enam bulan masa jabatannya sebagai Wakil Bupati, ia merasa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Jember.

Bahkan, surat resmi yang diajukannya pada 4 September 2025 menyatakan dengan tegas bahwa Djoko tidak pernah diajak berdiskusi maupun dilibatkan dalam agenda-agenda penting pemerintahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara Bupati dan Wakil Bupati.

Baca juga: Sosok Ika Bos Gadai di Semarang Tewas Dibunuh Nasabah, Korban Dikira Tidur, Pelaku Gasak Motor & TV

Ketegangan antara Gus Fawait dan Djoko Susanto ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Jember, khususnya para pengamat politik dan pemerintahan daerah.

Mereka mempertanyakan bagaimana seharusnya hubungan kerja yang harmonis antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan transparan.

Menanggapi kabar ini, saat ditanya oleh wartawan tentang tudingan tersebut, Gus Fawait memilih untuk menghindar.

Alih-alih memberikan klarifikasi atau penjelasan, Gus Fawait justru hanya tertawa dan dengan cepat meninggalkan para pewarta yang mencoba menggali informasi lebih jauh.

Kejadian ini terjadi di Bandara Notohadinegoro Jember pada Selasa, 23 September 2025, saat Gus Fawait bersiap untuk berangkat.

Sikap tertutup dan terkesan cuek dari Gus Fawait ini menambah misteri sekaligus membuat publik semakin penasaran.

Apakah benar ada gesekan internal yang cukup serius di jajaran Pemkab Jember?

Atau mungkin ada alasan lain di balik keputusan Gus Fawait yang enggan buka suara?

Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir di tengah masyarakat, menunggu jawaban yang lebih gamblang dari kedua belah pihak.

Lantas siapa sosok Gus Fawait?

Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. adalah seorang politisi yang terpilih sebagai Bupati Jember, Jawa Timur periode 2025 hingga 2030.

Ia yang berpasangan dengan Wakil Bupati Jember terpilih, Djoko Susanto telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 20 Februari 2025.

Fawait lahir di Jember, Jawa Timur pada 8 Februari 1988.

Ia memiliki istri yang bernama Ghyta Eka Puspita dan telah dikaruniai dua anak.

Gus Fawait pernah mengenyam pendidikan di MA Al Qodiri IV Jember dan lulus pada tahun 2005.

Kemudian, ia melanjutkan studi S1 di Universitas Airlangga Surabaya dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi tahun 2009.

Tak sampai di situ, Gus Fawait mengambil program pascasarjana dan berhasil menyandang gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2012.

Perjalanan karier politik Muhammad Fawait dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2010.

Namun pada 2012, ia memilih untuk pindah ke Partai Gerindra.

Usai bergabung dengan Gerindra, Gus Fawait terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur Dapil V Jatim yang meliputi Jember dan Lumajang untuk periode 2014 hingga 2019.

Ia kembali terpilih untuk periode kedua pada 2019 hingga 2024. Selama dua periode menjadi DPRD Jatim, Gus Fawait sudah pernah menjadi, anggota biasa, ketua komisi dan ketua fraksi di Indrapura.

Pada Pileg 2024, Gus Fawait terpilih untuk periode ketiga, tetapi memilih mengundurkan diri untuk maju sebagai calon Bupati Jember.

Ia kemudian terpilih sebagai Bupati Jember bersama Wakil Bupati Jember Djoko Susanto untuk masa bakti 2025 hingga 2030.

Mengutip dari e-LHKPN KPK, Muhammad Fawait diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 9.929.930.000.

Namun utang yang ia punya sebesar Rp 72.000.000.

Asetnya mencakup tanah dan bangunan di berbagai lokasi seperti Jember, dan Sidoarjo dengan total nilai Rp 8,2 miliar.

Ia juga memiliki sejumlah kendaraan, seperti mobil Daihatsu Xenia, Hyundai Ioniq, dan motor Honda Beat, dengan total nilai Rp 614 juta.

Selain itu, Gus Fawait juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 857 juta, dan kas tunai sebesar Rp 296 juta.

Setelah menjabat sebagai Bupati Jember, beberapa kebijakan sempat menuai sorotan publik.

Gus Fawait secara terang-terangan mengaku tak ingin menggunakan mobil dinas dan memilih menggunakan mobil pribadi.

"Saya memutuskan memakai Avanza Veloz sebagai bentuk kesederhanaan," tuturnya dikutip dari Surya.co.id.

"Ini sebagai simbol bahwa Gus Fawait adalah bupati yang lahir dari seorang aktivis, dari desa, dibilang wong ndeso tidak apa-apa," lanjutnya.

Untuk itu, Gus Fawait mempertanyakan jika ada pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang menggunakan mobil lebih mewah dari bupati.

“Habis ini, masak iya, Sekda dan jajaran dinas mau pakai mobil lebih bagus dari saya. Kalau ada lebih bagus, godain dong,” tutur dia.

“Masak bupatinya Veloz, bawahannya terus yang lebih bagus, janganlah,” terang dia.

Baca juga: Sepak Terjang Muhammad Fawait Bupati Jember Dilantik Prabowo, Sejak Kecil Masuk Pondok Pesantren

Diadukan ke KPK oleh Wakilnya Sendiri

Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, membuat pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dan tidak dilibatkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam pengambilan kebijakan.

Ada enam poin utama mengapa Djoko Susanto melayangkan aduan pada KPK yakni:

1. Inkonsistensi kebijakan terkait pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang dianggap tidak berdasar hukum.

2. Tidak berjalannya meritokrasi kepegawaian yang berpotensi menurunkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Lemahnya independensi dan profesionalitas inspektorat.

4. Pengelolaan APBD yang tidak transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Tidak adanya pedoman pelaksanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan lelang.

5. Lemahnya sistem tata kelola aset daerah. Ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang-orang di luar haknya menggunakan kendaraan Pemkab. 

6. Tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler Wakil Bupati.

Djoko Susanto juga mengirimkan surat aduan serupa kepada Kementerian dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.

(TribunNewsmaker/Tribunnews)