Dedi Mulyadi Dikritik Karena Ajak Warga Iuran Rp1.000 Per Hari, Aturan Disebut Terlalu Dipaksakan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dedi Mulyadi dikritik usai ajak warga iuran Rp1.000 per hari, disebut memberatkan dan terlalu dipaksakan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan kebijakan baru berupa ajakan iuran Rp1.000 per hari bagi masyarakat.

Ajakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Melalui gerakan itu, Dedi Mulyadi mengajak warga Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam iuran harian Rp1.000 yang nantinya digunakan memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Surat edaran tersebut telah ditandatangani secara elektronik oleh Dedi Mulyadi pada 1 Oktober 2025, dan ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jawa Barat, kepala perangkat daerah, hingga kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

Baca juga: 5 Tahun Dipacari Dul, Begini Unggahan Tissa Biani saat Syifa Hadju Lebih Dulu Dilamar El Rumi

Meskipun memiliki tujuan mulia, gerakan ini justru memicu gelombang kritik dari berbagai pihak.

Sebagian masyarakat menilai kebijakan iuran tersebut memberatkan, terutama bagi kelompok tertentu, apalagi disebut-sebut akan wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa iuran tersebut hanya berlaku bagi warga yang mampu.

“Rereongan Sapoe Sarebu itu bagi yang mampu, yang tidak mampu menjadi pihak yang akan dibantunya."

"Kalau ASN kan pasti mampu ya,” jelas Herman, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Namun, pernyataan itu tidak meredakan kritik.

Baca juga: Pesan Terakhir Artis Zizi Kirana Sebelum Diculik Tentara Israel, Suami Terima VC, Adik Dapat Wasiat

Dari kalangan legislatif, DPRD Jawa Barat justru menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan pemerintah provinsi.

Anggota DPRD Jabar, Zaini Shofari, menyebut bahwa kebijakan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak konsisten dengan prinsip yang selama ini dijunjung Dedi Mulyadi.

Menurutnya, kebijakan iuran Rp1.000 itu justru kontradiktif karena Dedi dikenal sebagai sosok yang menentang pungutan masyarakat di sekolah maupun di jalanan.